Larangan Mudik Lebaran

OPINI

Oleh: Djoko Pratono/Pemred Kepritoday.com

Perayaan hari raya idul fitri tinggal beberapa hari lagi, namun masalah angkutan mudik lebaran sudah harus diputuskan dari sekarang karena terkait dengan penyiapan armada dan infrastruktur agar mudik berjalan lancar, aman dan selamat.

Memang secara resmi belum ada keputusan Presiden, apakah lebaran tahun ini boleh diadakan mudik atau tidak. Kepres tersebut ditunggu oleh para operator angkutan umum agar mereka dapat bersiap – siap dari sekarang, kalau memang tidak boleh, para pengelola angkutan umum tidak perlu sibuk – sibuk mempersiapkan transportasi untuk mudik lebaran. Yang repotnya adalah kalau diputuskan boleh mudik tapi pada dekat lebaran maka kondisinya akan buruk.

Meskipun belum ada Perpres namun Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, telah mengumumkan kepada public bahwa program mudik lebaran baik yang diselenggarakan Kemenhub, BUMD dan Swasta dibatalkan. Pembatalan ini untuk mengantisipasi merebaknya penyebaran virus Covid 19 di daerah – daerah.

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat adalah langkah tepat bila langsung diikuti dengan Kepres mengenai larangan mudik lebaran. Sebaliknya bila Presiden tidak mengeluarkan Kepres larangan mudik lebaran maka pembatalan program mudik lebaran bisa menjadi masalah besar, karena masyarakat akan mudik dan mencari sarana transportasi sendiri – sendiri, sehingga penyebaran merebaknya virus Covid 19 menjadi tidak terkontrol
Dalam hal ini pemerintah tidak dapat melakukan interpensi untuk meminimalisasi penyebaran Covid 19, karena karena titik pemberangkatan tidak hanya satu titk sehingga sulit untuk dikontrol dan tidak bisa membatasi jumlah penumpang yang diangkut, sehingga tempat duduk antar penumpang tidak bisa dipisahkan atau diberi jarak. Konsekwensinya mereka akan duduk berdempet – dempetan sehingga potensi penularan Covid 19 akan lebih tinggi dan cepat.

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat yang tidak didukung oleh keputusan larangan mudik lebaran, akan menjadi boomerang bagi penyebaran Covid 19 yang lebih massif, maka larangan mudik lebaran itu sangat diperlukan agar kebijakan berjalan secara konsisten.

Kalau ini terjadi maka musim panen pengelola transportasi mudik lebaran akan terlewatkan alias menjadi masa paceklik bagi operator bus.

Realitas sosial yang sering terjadi pada masyarakat adalah mudik lebaran ke kampong halaman sudah berlangsung sejak lama, kalau boleh dikatakan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat di perantauan, mereka berlomba mengajukan cuti lebaran lebih awal sehingga mereka bisa mudik berkumpul dengan keluarga, sanak family di kampung halaman yang sempat mereka tinggalkan untuk mengais rezeki di tanah rantau.

Menghadapi kondisi buruk itu, banyak masyarakat memilih cepat mudik ke kampung halaman, karena mustahil mereka mampu bertahan tanpa penghasilan yang jelas. Arus mudik telah menimbulkan persoalan sosial baru berupa resistensi dari warga yang menetap di kampung karena dikhawatirkan menyebarkan virus Covid 19 di kampung mereka sendiri.

Mudik lebaran akan terus terjadi bila mereka tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah maupun swasta untuk menyambung hidup. Meskipun ada anjuran dari pemerintah agar mereka tidak mudik ke kampung halaman, tetapi himbauan itu tidak akan membuahkan hasil selama mereka tidak memperoleh bantuan untuk bertahan hidup.

Agar mudik mereka tidak menjadi media baru dalam penyebaran Covid, alangkah lebih baiknya pemerintah memfasilitasi agar pemerintah mudah melakukan intervensi dan pengaturan, namun itu semua perlu dana yang dianggarkan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara maupun Daerah (APBN/APBD), tetapi Presiden telah mengintruksikan bahwa perlu adanya realokasi anggaran untuk menangani dampak Covid 19.

Sehingga program mudik lebaran tidak kebagian anggaran karena sudah terserap untuk penanganan Covid 19. Perlu ada kebijakan dan terobosan kebijakan yang berkeselamatan.