TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – H. Lis Darmansyah, SH, Walikota Tanjungpinang membuka sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 yang digelar oleh Bappeda Kota Tanjungpinang, Senin (25/8), di Hotel Bintan Beach Resort.
Kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pejabat pembuat program serta LSM dan Akademisi.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama sehari dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Reformasi Birokrasi Kemenpan & RB Muhammad Yusuf Ateh, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo.
Dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Keberadaan RPJMD akan menjadi pedoman kerja walikota dan wakil walikota terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan serta pelayanan masyarakat selama masa jabatannya. RPJMD juga digunakan oleh DPRD sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepala daerah itu sendiri.
Drs. Hamalis, selaku Kepala Bappeda Kota Tanjungpinang, mengatakan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi seluruh Stake holders pembangunan dalam penyelanggaraan perencanaan pembangunan baik antar Kelurahan, Kecamatan, Pemko Tanjungpinang, Pemerintah provinsi Kepri, serta pemerintah pusat.
Lebih lanjut dikatakan Hamalis, untuk mengoptimalkan pembangunan, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan juga sangat diperlukan. “ Diharapkan dari kegiatan ini salah satunya adalah agar ada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi Walikota Tanjungpinang, tahun 2013 – 2018.” Ujar Hamalis.
Dalam sambutannya Walikota Tanjungpinang H.Lis Darmansyah, SH, mengatakan, Tanjungpinang dalam 5 tahun ke depan akan menghadapi 5 tantangan mendasar dalam pembangunan, yaitu peningkatan kualitas SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang mantap, kelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. “Visi misi yang telah ditetapkan sudah dijabarkan dalam 11 tujuan, 20 sasaran pembangunan daerah, 18 arah kebijakan, dan 44 program prioritas pembangunan.” Tutur Lis. (Djo)
