Kepritoday.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, menyampaikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Kepri terkait kondisi keuangan daerah yang kian tertekan. Menurutnya, lonjakan belanja pegawai yang dipicu oleh rekrutmen besar-besaran PPPK telah menyempitkan ruang fiskal untuk pembangunan.
Dalam keterangannya, Wahyu menyebut situasi ini sebagai “alarm darurat fiskal”, dan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan langkah luar biasa demi menghindari kegagalan anggaran pada tahun 2026.
“Beban belanja pegawai sudah melewati ambang batas 30 persen. Kalau tidak segera kita dorong sektor-sektor penghasil PAD, kita bisa kolaps secara anggaran,” ujarnya, Senin (17/6/2025).
Wahyu menyoroti minimnya kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi sebagai penghasil PAD. Ia menyebut bahwa kurangnya inovasi dan inisiatif telah menyebabkan stagnasi dalam pendapatan daerah.
“Diskon pajak, pemutihan denda, promosi layanan—itu strategi dasar yang belum dimanfaatkan maksimal. Padahal ini bisa langsung mendongkrak minat wajib pajak,” tambah Wahyu.
Ia juga mendorong adanya ekstensifikasi sumber PAD, termasuk dengan membuka unit layanan baru yang berbasis kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
UPTD Laboratorium sebagai Sumber PAD Baru
Salah satu usulan konkret Wahyu adalah membentuk UPTD Laboratorium yang melayani pengujian mutu hasil produksi sektor perikanan, pertanian, dan industri kecil. Menurutnya, fasilitas laboratorium yang ada saat ini belum dikelola secara optimal untuk menghasilkan pendapatan.
“Kalau dioptimalkan, ini bisa jadi sumber PAD baru yang sustain. Kita punya fasilitasnya, tinggal niat kelola secara profesional,” katanya.
Wahyu juga menyoroti lemahnya optimalisasi aset daerah. Ia menyebut banyak lahan dan bangunan milik Pemprov Kepri yang dibiarkan “tidur” tanpa kontribusi ekonomi.
“Aset-aset seperti lahan kosong, bangunan mangkrak, gudang tidak dipakai, itu semua bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan investor,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi total terhadap kinerja BUMD, yang dinilainya belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD maupun perekonomian daerah.
“BUMD jangan hanya jadi beban APBD. Harus punya visi bisnis. Kalau mandek terus, lebih baik dievaluasi total,” tegas Wahyu.
Menjelang tahun anggaran 2026, Wahyu menyerukan agar Pemprov Kepri segera melakukan konsolidasi besar-besaran dengan seluruh OPD penghasil. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan peta jalan penguatan PAD, serta pembaruan strategi ekonomi daerah.
“Waktu kita sempit. Kita tidak bisa lagi andalkan DAU dan DAK dari pusat. Kalau Kepri ingin mandiri dan mampu membiayai pembangunan sendiri, maka PAD harus menjadi prioritas nomor satu,” pungkasnya.
