Kepritoday.com – DPRD Kota Batam mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna pada Rabu (27/8/2025), dengan fokus memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Anggaran sebesar Rp4,73 triliun ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mewujudkan Batam sebagai kota modern yang berkelanjutan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaludin, bersama Wakil Ketua I, Haji Aweng Kurniawan, menetapkan pendapatan daerah Rp4,62 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan menjadi Rp2,58 triliun. Namun, belanja pegawai yang mencapai 37,5% menjadi perhatian karena melebihi batas maksimal 30%, sementara alokasi pendidikan dan infrastruktur masing-masing sebesar 26,3% dan 31,7%.
Juru bicara Badan Anggaran, Dr. M Mustofa SH MH, menjelaskan bahwa KUA-PPAS 2026 mengusung lima prioritas, termasuk pembentukan UPTD Persampahan untuk mengatasi masalah sampah secara terpadu dan riset untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan pariwisata. “Kami juga mendorong program pinjaman tanpa agunan Rp20 juta untuk UMKM dan penataan pasar kaget agar lebih berkontribusi pada perekonomian,” ujarnya.
Selain pengesahan KUA-PPAS, paripurna juga membahas laporan reses dari berbagai fraksi, yang akan menjadi masukan penting dalam penyusunan APBD 2026. Ketua DPRD menambahkan bahwa agenda berikutnya mencakup pembahasan Ranperda APBD 2026 dan Ranperda Layak Anak, serta studi banding Pansus Adminduk ke Surabaya.
Dengan pengesahan ini, Pemkot Batam diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai pusat ekonomi yang kompetitif.
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi Kepritoday.com: [email protected]












