Kepritoday.com-Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Sosial menyajikan potret menggelitik.
Di tengah klaim efisiensi anggaran, rincian dokumen belanja instansi tersebut justru mempertontonkan deretan angka fantastis yang dinilai jauh dari rasa keadilan publik.
Sorotan utama tertuju pada pos belanja penyaluran bantuan kepada warga. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 1,78 Miliar.
Namun, alokasi dana jumbo yang membawa-bawa nama masyarakat ini tidak disalurkan dalam satu paket utuh, melainkan dipecah menjadi delapan transaksi terpisah di lingkungan Dinas Sosial.
Jejak pencairannya pun menyisakan tanda tanya besar. Pada April lalu, anggaran ini langsung dikuras lewat paket raksasa bernilai lebih dari Rp 1,02 Miliar dan Rp 221,3 Juta, ditambah dua paket pendukung senilai Rp 24,8 Juta dan Rp 17,6 Juta.
Tak berhenti di situ, pada Juli kemarin kas daerah kembali disedot sebesar Rp 204,6 Juta dan Rp 100,4 Juta. Pola pencairan berkali-kali dalam rentang waktu berdekatan ini menguatkan aroma pemecahan paket demi menghindari mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
Bukan cuma soal bantuan publik, urusan perut dan operasional internal juga menyerap dana tak masuk akal.
Anggaran Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan di Dinas Sosial dipatok hingga Rp 413,5 Juta. Dana konsumsi ini dibagi ke dalam sembilan paket kegiatan terpisah.
Nilainya sangat mencolok, mulai dari paket konsumsi lapangan sebesar Rp 160,9 Juta pada April lalu, paket konsumsi Rp 78 Juta yang disiapkan untuk Oktober mendatang, hingga deretan paket konsumsi rutin bulanan bernilai puluhan juta rupiah.
Penumpukan transaksi yang begitu tajam pada April lalu, yaitu saat anggaran Dinas Sosial terserap hingga Rp 1,85 Miliar hanya dalam satu bulan, menjadi bukti buruknya perencanaan anggaran instansi tersebut.
Rangkaian angka bernilai miliaran rupiah ini kini dalam pengawasan ketat. Pembuktian fisik barang di lapangan serta keabsahan prosedur pengadaannya menjadi taruhan besar.
Hingga berita ini diterbitkan, data yang tersaji murni bersumber dari dokumen resmi pengadaan pemerintah daerah. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi seluas-luasnya bagi Dinas Sosial, untuk memberikan penjelasan resmi terkait pertimbangan teknis serta realisasi belanja tersebut.
(Red/Bersambung)
