Lingga, Kepritoday.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mulai menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga.
Hal tersebut patut mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan. Pasalnya, selama ini, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jaksa di Lingga, dinilai belum serius menangani sejumlah persoalan dugaan korupsi di “Bumi Bunda Tanah Melayu” itu.
Buktinya, hari ini, Kamis (19/11/2026), Kejari Lingga dikabarkan memanggil Sekda Pemkab Lingga untuk dimintai keterangan terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, belum diketahui secara pasti apakah Sekda Lingga, Armia, yang disebut sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Kabupaten Lingga, memenuhi panggilan jaksa tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga, Rully Afandi, S.H., M.H., melalui Kasi Intel Kejari Lingga, Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., saat dikonfirmasi mengenai kehadiran Sekda Lingga melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026), belum memberikan jawaban.
Selain Armia, siapa lagi yang akan menyusul dipanggil oleh jaksa Lingga?
Berdasarkan data temuan BPK tahun 2025 yang diperoleh Kepritoday.com, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan Bupati Lingga, M. Nizar, yang menjadi sorotan dalam pemeriksaan BPK.
Di antaranya, temuan terkait anggaran earmarked senilai Rp22.101.354.255,95 di BPKAD Lingga yang digunakan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukannya.
Akibat lemahnya pengelolaan kas tersebut, timbul utang belanja jangka pendek sebesar Rp106.786.521.701,83. BPK juga menemukan kelebihan pembayaran honorarium bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan senilai Rp69.112.500.
Temuan tersebut tentunya menjadi perhatian, mengingat anggaran yang telah ditentukan peruntukannya seharusnya digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan penganggarannya.
Pertanyaannya, apakah tim Kejaksaan Negeri Lingga juga akan menindaklanjuti persoalan pengelolaan anggaran di BPKAD tersebut?
Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut besarnya nilai anggaran, tetapi juga bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan serta bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Publik tentu berharap langkah Kejari Lingga tidak berhenti pada pemanggilan sejumlah pejabat untuk dimintai keterangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lantas, OPD mana lagi yang akan menjadi perhatian Kejari Lingga setelah pemanggilan Sekda Armia?
Tunggu berita selanjutnya.
(Aliasar/Radar Kepri) Bersambung.
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi Kepritoday.com: [email protected]







