Wakil Walikota Buka Bimtek Aplikasi Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik melalui program reformasi birokrasi, dimana fokus terpenting dalam program tersebut adalah penataan pegawai negeri sipil (PNS).

Untuk itu dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur (PNS) pemerintah daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, menggelar bimbingan teknis (bimtek) Aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 di Hotel Halim, Tanjungpinang, Selasa (18/11).

Bimtek yang diikuti perwakilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang ini akan berlangsung 18-19 November.

Wakil Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka penataan kepegawaian, kita membutuhkan informasi dasar yang berkenaan dengan jabatan, yang diperoleh melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja, yang bertujuan memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan disetiap unit kerja yang selanjutnya diformulasikan menjadi jabatan.

Dimana hal tersebut memuat informasi mengenai nama dan karakteristik jabatan, wewenang dan tanggung jawab, kedudukan dan pola hubungan kerja, perangkat pendukung yang diperlukan, serta dimensi dan resiko jabatan.

Dimana hal tersebut menjadi dasar dalam kegiatan managemen kepegawaian, diantaranya untuk menyusun peta jabatan. Dimana dari peta jabatan tewrsebut bersama dengan hasil analisa beban kerja dapat disusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan. Sehingga terwujud pemerintahan yang efektif dan efisien.

Djafruriansyah, SE, Ketua Panitia Kegiatan, dalam laporannya mengatakan, dasar daripada diselenggarakannya bimtek ini adalah agar aparatur (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat meningkatkan pemahamannya mengenai analisis jabatan yang merupakan suatu proses sistemik untuk mengetahui isi dari suatu jabatan, serta syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan, agar aparatur (PNS) dapat menjalankan tugas-tugas dalam jabatannya dengan baik. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang profesional dapat terpenuhi. (aryo)