NATUNA, Kepritoday.com – Masyarakat Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna kecewa atas pembangunan proyek pengaman pantai Pulau terluar Semiun dan Pulau Sebetul yang menelan anggaran puluhan miliyar rupiah.
Pasalnya, pembangunan proyek yang didapat dari Kementerian PUPR melalui BWS bagian Sumatra senilai Rp. 66 Miliyar itu dinilai masyarakat tidak memiliki urgensi sama sekali.
“Kami sebagai masyarakat Kecamatan Pulau Laut sangat kecewa adanya proyek itu, masih banyak hal yang harus dapat perhatian dari pemerintah, misalnya seperti jalan lingkar kami yang kondisinya saat ini memprihatinkan”, ujar Kepala Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Edi Sentanu. Senin, (22/08/2022).
Lebih lanjut Edi menilai pemerintah tidak terlebih dahulu insentif memantau serta menilai azaz manfaat terhadap masyarakat, hingga akhirnya terkesan tidak tepat sasaran serta dugaan adanya kepentingan tertentu.
“Tentunya hal ini mendapat tanggapan dari masyarakat Pulau Laut yang tidak mendukung kegiatan pembangunan proyek tersebut”, ucapnya.
Hal yang senada juga disampaikan Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Yaswir mengatakan, terkait persoalan ini pihaknya sudah sering menyampaikan dalam forum.
Namun hingga saat ini kata Yaswir, pihaknya belum mendapatkan jalan keluar dari pekerjaan yang dinilai tidak tepat sasaran tersebut.
Menggapai hal ini ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki mengatakan terdapat dua sudut pandang yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah terkait pembangunan proyek tersebut.
Dirinya mengakui memang tidak memiliki urgensi bagi masyarakat jika dibangun pengaman pantai di pulau teluar Semiun. Kendati demikian Marzuki menduga, Negara memiliki alasan dan ketentuan sendiri akan pembangunan proyek tersebut.
“Kalau saya melihat mungkin memang tidak ada urgensinya bagi masyarakat, namun kita tidak tahu mungkin ada urgensinya pembangunan itu bagi Negara, karena kita tahu Pulau itu merupakan Pulau terluar yang semestinya harus di jaga”, jelas Marzuki.
Meski demikian Marzuki menganggap kekecewaan masyarakat akan pembangunan tersebut dinilai sudah sewajarnya, mengingat kondisi pembangunan di wilayah Kecamatan Pulau Laut saat ini sangat memprihatinkan, terutama pada jalan lingkar.
“Kita tidak menyalahkan masyarakat, saya rasa kekecewaan masyarakat merupakan aspirasi dan uara hati dari masyarakat itu sendiri. Saya menilai ini hanyalah perbedaan sudut pandang saja antara masyarakat dan pemerintah pusat”, pungkasnya. (Zal).