Soal Nelayan Pantura di Natuna, Bupati Hamid Ingin Pemerintah Pusat Kaji Lebih Dalam Lagi

10

NATUNA, KEPRITODAY.COM – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menginginkan pengkajian lebih mendalam lagi soal rencana pengiriman ratusan kapal nelayan dari wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, ke perairan Laut Natuna.

Hal tersebut disampaikan Bupati Hamid kepada sejumlah media, saat menghadiri acara penyaluran bantuan pangan dari yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Makodim 0318/Natuna, Jl. Batu Sisir, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur. Jum’at (10/01/2020) siang.

Ia mengakui, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Natuna sejatinya mendukung upaya Pemerintah Pusat, untuk meramaikan laut Natuna dengan nelayan dari Pulau Jawa, demi menjaga keamanan wilayah NKRI disekitar perairan tersebut.

“Ini wilayah Indonesia, kita tidak bisa mengatakan tidak setuju. Karena setiap rakyat Indonesia punya hak untuk mencari nafkah dilaut mereka,” ujarnya.

Kendati demikian kata Hamid, agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, supaya dapat mempertimbangkan aspek sosial bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Natuna.

Lanjutnya, Pemerintah Pusat harus bisa mengatur wilayah tangkapan antara nelayan pantura dan nelayan lokal. Sebab, sambung dia, nelayan asal pantura memiliki kapal tangkap yang cukup besar dan dilengkapi oleh peralatan tangkap yang canggih, dengan menggunakan cantrang.

“Kalau terpaksa harus dikirim nelayan pantura, ya batas-batasnya harus diatur. Mungkin mereka dibatas ZEE, dan mana batas kontinental nelayan kita, harus diatur itu,” pintanya.

Hamid menyebutkan, idealnya aktifitas penangkapan ikan bagi nelayan pantura yang menggunakan cantrang dengan kapal besar, harus diatas 130 mil dari bibir pantai. Sebab nelayan Natuna juga telah memiliki wilayah tangkapan tersendiri.

Saat ini pihaknya telah menyampaikan usulan ini kepada Menteri KP RI Edhy Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna beberapa hari lalu.

“Oh sudah, sudah saya sampaikan langsung sama Pak Menteri kemarin. Kita minta batas-batasnya sesuai dengan keinginan kita,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta, jika nelayan pantura jadi mencari ikan ke laut Natuna, supaya menjual dan melelang hasil tangkapannya di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga. Hal ini supaya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Natuna melalui penarikan retribusi.

“Kalau PAD kita nambah, hasilnya nanti kan bisa dikembalikan lagi ke nelayan kita. Misalnya untuk beli alat tangkap atau kapal,” tutup Hamid.

Leave A Reply

Your email address will not be published.