Oleh: Teddy Maembong
Dalam lanskap wacana pembangunan, pariwisata semestinya menjadi ruang afirmasi atas keberagaman dan kekayaan kultural sebuah wilayah. Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Lingga justru memperlihatkan paradoks yang menyakitkan: potensi wisata yang melimpah tersekat dalam reduksi simbolik bernama “Daik”. Seolah-olah Daik adalah satu-satunya representasi Lingga, sementara Dabo Singkep dan Senayang dikutuk menjadi pinggiran yang terlupakan dalam imajinasi pembangunan.
Ini bukan sekadar kelalaian teknokratis. Ini adalah bentuk pengingkaran eksistensial-mengabaikan keberadaan dan nilai ontologis wilayah lain yang juga merupakan bagian integral dari tubuh Lingga. Dalam kacamata filsafat keberadaan (eksistensialisme), yang tidak diakui adalah yang disingkirkan. Dabo dan Senayang, dalam diamnya, sedang mengalami alienasi struktural: terpinggirkan dari narasi besar, baik dalam promosi maupun dalam perawatan destinasi.
Promosi pariwisata yang bias hanya pada Daik menciptakan ilusi kebesaran tunggal, dan menihilkan realitas pluralitas geografis Lingga. Ini adalah bentuk hegemoni simbolik yang tidak hanya merugikan sektor pariwisata, tetapi juga melukai identitas kolektif masyarakat di luar Daik. Sementara itu, perawatan destinasi di daerah lain tak lebih dari formalitas yang nyaris nihil: jalan menuju pantai rusak, situs sejarah terbengkalai, dan fasilitas publik nyaris tak berfungsi. Di balik retorika pembangunan, kita sedang menyaksikan diam-diam praktik penyingkiran yang sistemik.
Jika pariwisata hanya menjadi ruang estetika semu yang dipertontonkan secara selektif, maka sejatinya ia gagal sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan. Pariwisata seharusnya menjadi medan dialektika: mengangkat yang tersisih, memelihara yang terlupakan, dan membebaskan yang terabaikan. Kabupaten Lingga tidak hanya Daik. Menutup mata dari Dabo dan Senayang adalah bentuk pelanggaran terhadap keutuhan etis dan eksistensial daerah ini.
Saatnya pemerintah berhenti membangun narasi tunggal. Saatnya memulihkan keadilan geografis. Sebab sebuah pembangunan yang tak merata adalah bentuk kekerasan yang diam, namun nyata.
Penulis adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Megat Sri Rama
