NATUNA, KEPRITODAY.COM – Dana yang dianggarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna dalam penanganan dan pencegahan wabah Covid-19, saat ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Pasalnya dana senilai 15 Miliyar yang dipangkas dari anggaran perjalanan Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, peruntukannya dinilai kurang transparan.
Seperti diungkapkan Ketua KNPI, Haryadi mengatakan msaat ini masyarakat bahkan bingung dan tidak mengetahui peruntukan apa saja dari 15 miliyar itu.
“Keterbukaan itu penting, karena masyarakat juga perlu tau. Terbukti hari ini masyarakat banyak yang mengeluh,” ujar Haryadi. Kamis, (16/04/2020) malam.
Menurut Haryadi, anggaran 15 Miliyar bernilai cukup besar jika hanya untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) saja.
Sementara masyarakat sendiri dihimbau tetap berada di rumah selama Pandemi Covid-19. tentunya hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat terutama yang bekerja sebagai buruh harian.
“Terutama masyarakat yang buruh harian, mereka tidak punya pendapatan karena diharuskan di rumah. Mungkin bisa saja yang 15 miliyar itu salah satunya bisa dimanfaatkan disitu,” ungkapnya.
Lanjut Haryadi, keluhan soal minimnya transparansi anggaran 15 Miliyar juga diraskan oleh KNPI sendiri sebagai bagian dari tim Gugus Tugas Covid-19 Natuna.
Segala bentuk program yang telah lama diusulkan pihaknya, kata Haryadi, hingga saat ini belum juga terealisasi.
“Kebetulan KNPI di SK nya juga masuk dalam Gugus Tugas, dan disuruh membuat program. Programnya sudah kami buat dan sudah kami usulkan, namun realisasinya kami belum terima sampai saat ini. Apakah anggarannya belum ada?,” Pungkas Haryadi.
Diketahui faktanya hingga saat ini, Gugus Tugas Covid-19 Natuna memang belum pernah melalukan konferensi pers kepada wartawan, terkait anggaran dan perkembangan Covid-19 di Natuna. (Zal).
