DPRD Natuna Gelar Rapat Paripurna, Dengar LKPJ Bupati tahun anggaran 2019

14

NATUNA, KEPRITODAY.COM Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019, yang dipusatkan ruang Paripurna DPRD Natuna, berlangsung tertib. Kamis (26/03/2020), pagi.

Sidang Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Natuna Andes Putra, diikuti sejumlah Anggota Dewan, dan satu Kepala Dinas. Tidak ada  Forkopinda, maupun  tokoh masyarakat. Meski demikian suasana diruangan paripurna tetap berjalan lancar.

Dalam pidatonya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, LKPJ akhir tahun 2019 di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2019, kebijakan umum APBD (KUA), dan prioritas Plafon Anggaran (PPA).

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal Saat Sampaikan LKPJ Tahun 2019

“Sebagai dimaklumi bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian atau perwujudan visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam RPJMD Natuna tahun 2016 – 2021, yakni Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri Dalam Rangka Kemanan dan Kebudayaan Tempatan,” ujar Hamid.

Lanjut Hamid, saat ini Pemda Natuna telah merencanakan Visi Pembangunan dalam RPJMD diantaranya sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah.
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan sejahtera tenaga pendidik maupun anak didik.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir nelayan dan petani.
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, dan pembukaan jalan.
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya Melayu sebagai payung pembangunan daerah.
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Hamid mengatakan, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, maka strategi pembangunan Natuna dalam RPJMD periode 2016 – 2021 terucap dalam 13 prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
6. Percepatan pengentasan kemiskinan.
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
8. Pengembangan agribisnis
9. Peningkatan akses ke kawasan terisolir
10. Peningkatan akses ke kawasan ekonomi.
11. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya lokal.
12. Reformasi birokrasi
13. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(Zal).

Leave A Reply

Your email address will not be published.