DPRD Kepri Jadwalkan Penyampaian Ranperda RZWP3K Pada Kamis Mendatang
TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – DPRD Provinsi Kepri akhirnya menunda pelaksanaan paripurna penyampaian Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang seharusnya dilaksanakan, Senin (3/2/2020).
Ditundanya penyampaian Ranperda RZWP3K ini, dikatakan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dikarenakan ketidakhadiran Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto yang sedang sakit.
“Seharusnya sesuai tatib, penyampaian Ranperda RZWP3K ini harus disampaikan langsung Kepala Daerah, namun karena ketidak hadiran Plt Gubernur Provinsi Kepri, saya meminta masukan dari kawan-kawan anggota DPRD Kepri untuk dijadwalkan kembali hingga Plt Gubernur Provinsi Kepri sehat,” jelas Jumaga, seperti dilansir laman resmi Diskominfo Kepri.
Setelah kesepakatan sejumlah anggota DPRD Kepri, Jumaga menyatakan penyampaian Ranperda RZWP3K ini direncanakan akan dijadwalkan ulang pada Kamis (6/2/2020) mendatang. “Kita harapkan agar Plt Gubernur Provinsi Kepri dapat segera sembuh dan dapat menyampaikan Ranperda RZWP3K ini agar dapat selanjutnya kita sahkan,” tegas Jumaga.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, H TS Arif Fadillah yang hadir mewakili Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto mengatakan, saat ini kondisi Isdianto sakit karena kelelahan.
“Sebelumnya bapak di Batam, kecapekan sehingga perlu dirawat dan disuruh istirahat total,” ungkap Arif.
Arif melanjutkan, dia optimis ke depannya Ranperda RZWP3K ini dapat dilakukan. “Insyaallah, doakan saja bapak segera sembuh dan dapat menyampaikan secara langsung Ranperda RZWP3K ini,” tegas Arif kembali.
Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendorong investasi nasional maupun asing di wilayah Kepri semakin meningkat.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah marasa optimistis investasi di Kepri semakin meningkat, apalagi ada fasilitas FTZ dan KEK. “Pusat memberi fasilitas FTZ dan KEK itu agar investasi meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Itu seharusnya realistis,” ujarnya di Tanjungpinang, Kamis (13/2/2020) seperti dilansir laman resmi Diskominfo Kepri.
Ia mengatakan, Pemerintah Pusat menargetkan nilai investasi pada tahun 2019 di wilayah tersebut sebesar Rp 20 triliun, sementara realisasi mencapai Rp 26 miliar.
Sementara tahun 2020, Pemerintah Pusat menargetkan nilai investasi di Kepri mencapai Rp 50 triliun. “Ada kenaikan 100 persen nilai investasi yang ditargetkan Pemerintah Pusat. Kami optimistis dapat tercapai,” katanya.
Salah satu upaya mencapai target investasi tersebut, anggota Komisi II DPRD Kepri dan Dinas PTSP Penanaman Modal berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota Komisi II DPRD Kepri menyampaikan kendala dalam berinvestasi seperti regulasi yang berbelit-belit, lahan yang sangat luas dikuasai beberapa orang namun tidak dikelola, dan Ranperda Zonasi yang belum disahkan.
Iskandar berharap regulasi terkait investasi semakin baik, dan memberi kepastian hukum kepada investor setelah ‘omnibus law’.
Sementara terkait lahan yang luas dikuasai sejumlah orang atau perusahaan, sebaiknya ditertibkan. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap orang atau perusahaan yang tidak mengelola lahan yang dikuasai selama puluhan tahun.
“Kami khawatir ada spekulan lahan sehingga menghambat investasi,” katanya.
Iskandar mengatakan Kepri memiliki potensi sumber daya alam yang memadai, pantai yang indah, dengan posisi wilayah yang strategis sehingga diincar investor. “Sinergisitas di antara pihak-pihak yang berhubungan dengan investasi dibutuhkan,” tegasnya.