NATUNA, KEPRITODAY.COM – Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar menyetujui jika Pemerintah memiliki wacana penghapusan tenaga Harian Lepas (Harlep) yang bekerja di instansi pemerintah.
Pasalnya menurut Daeng Amhar, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), tidak ada anggaran untuk tenaga tersebut.
Selain itu, Tenaga Harlep juga dinilai menjadi beban keuangan bagi daerah, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
“Saya pernah sampaikan juga, kalau memang ini menjadi beban bagi daerah, baiknya dikurangi saja tenaga Harlep”, ujar Daeng Amhar. Rabu, (12/08/2021).
Menurut Daeng Amhar, Kabupaten Natuna sendiri terdapat hampir 2000 lebih tenaga Harlep yang bekerja di Instansi pemerintah dan tersebar di 14 Kecamatan.
Dengan demikian dirinya menyetujui pengampusan tenaga tersebut dengan cara perlahan, sesuai dengan kebutuhan instansi dan efektifitas kinerja dari tenaga Harlep itu sendiri.
“Saya setuju berangsur di kurangi, apa lagi wacana pemerintah pusat di 2023, tenaga Harlep itu juga akan di hapus”, pungkasnya. (Zal).
Kita sudah puluhan tahun honor pak, bukannya di pikirkan bagaimana solusinya supaya kami bisa di angkat jadi PNS, malah mau di hapus perlahan2, di mana hati nuraninya pemerintah sekarang pak….sy doakan pak amhar bersama pemerintah semua sehat2 walafiat serta panjang umur biar kalian bisa lihat penderitaan honorer selama ini, terutama kami yg honorer K-2
Anggota dewan gajinya sdh gedhe potong saja anggaran gaji untuk anggota dewan.rakyat kecil salalu dikalahkan..mikirr tuuhh yg kerja juga butuh uang untuk menghudupi keluàganya
Tenaga honorer tidak bisa dihapus sangat sulit sekali menghapus tenaga honorer. Mulai dulu sampai sekarang ada niatan untuk menghapus dari institusi pemerintah buktinya sampai sekarang tidak bisa. Selama institusi pemerintah berfungsi masih diperlukan tenaga honorer
Kalau lah tenaga honorer di hapus penganGguran di Indonesia akan bertambah, dengan angka pengangguran bertambah otomatis angka kejahatan juga bertambah, karena di jaman pandemi virus corona ini, mencari pekerjaan memanglah susah, itu semua tanggung jawab pemerintah, boleh honorer di hapus, tapi pemerintah harus memberikan Solusi yang terbaik supaya para honorer yang di putus hubungan kerja kehidupan nya biar sejahtera.
Waktu sebelum virus corona mencari pekerjaan susah apalagi ini pandemi virus Corona mencari pekerjaan lebih susah lagi, tolonglah pemerintah memikirkan nya betul betul untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia
Saya juga setuju kalo perintah mengurangi jumlah anggota DPRD..