Kepritoday.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menegaskan bahwa kehadiran Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) H. Boy Wijanarko Varianto, S.E, dan Kepala BPKAD Suryanto di Gedung KPK pada Rabu (14/5/2025) merupakan bagian dari undangan resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakor), bukan pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Hasil Galian C (PHC) senilai Rp10 miliar.
Rakor KPK: Sinergi Penguatan Pemberantasan Korupsi
Kegiatan yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, ini diikuti oleh kepala daerah se-Wilayah I. Tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Acara ini merujuk pada surat undangan resmi KPK No. B/2481/KSP.00/70.72/04/2025.
Tolak Misinformasi soal Dugaan Korupsi PHC
Pemkab Natuna menyayangkan beredarnya narasi tidak akurat yang menyebut Bupati dan pejabat dipanggil KPK terkait kasus korupsi. Boy Wijanarko sebagai Sekda menegaskan, “Kehadiran kami di KPK adalah bentuk komitmen memperkuat integritas pemerintahan. Kami hadir untuk bersinergi, bukan sebagai pihak yang diperiksa.” ungkapnya.
Pemkab menegaskan informasi tentang keterlibatan pejabat dalam kasus PHC Rp10 miliar tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Mereka mengingatkan masyarakat agar tidak menyebar informasi tanpa konfirmasi resmi.
Komitmen Natuna dalam Transparansi Pengelolaan Dana
Sebagai kabupaten dengan potensi sumber daya alam strategis, Natuna terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas anggaran. Pemkab menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam memberantas korupsi, termasuk melalui program peningkatan kapasitas aparatur.
Ajakan untuk Publik: Hanya Sebarkan Informasi Valid
Pemkab Natuna menghimbau media dan masyarakat agar mengutamakan verifikasi informasi sebelum menyebarluaskan. “Mari jaga ruang publik sehat dengan berita akurat dan berimbang,” tambah Boy.
Dengan keikutsertaan dalam Rakor KPK, Natuna berharap dapat memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan dana daerah digunakan secara tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. (red)
Berita Sebelumnya Bupati Natuna dan Pejabat Terkait Dipanggil KPK, Diduga Terkait Temuan BPK atau Pajak Galian C
Komentar