Bupati Agam Hentikan Operasional Dapur MBG Usai Kasus Keracunan

Kepritoday.com – Bupati Agam Benni Warlis menghentikan sementara operasional Sarana Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Peduli Karakter Anak (YPKA) di Nagari Kampuang Tangah. Langkah ini diambil setelah puluhan siswa PAUD, TK, dan SD di Lubuk Basung diduga keracunan makanan bergizi gratis yang disediakan dapur tersebut.

Pemerintah menemukan bahwa dapur MBG Kampuang Tangah ternyata belum layak beroperasi karena belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan bukti standar keamanan pangan yang harus dipenuhi sesuai aturan Kementerian Kesehatan. Tanpa sertifikasi, keamanan makanan yang diolah dapur tidak bisa dijamin.

Bupati Benni Warlis menegaskan penghentian operasional dilakukan demi keselamatan masyarakat. “Karena SLHS belum ada, maka sementara operasionalnya kita hentikan. Setelah SLHS ada, baru kita lanjutkan,” ujarnya saat ditemui di Lubuk Basung, Rabu malam (1/10/2025).

Selain menghentikan sementara dapur MBG, pemerintah juga tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Tujuannya untuk memastikan sumber keracunan yang menimpa siswa. Pemkab Agam kini fokus melacak rantai distribusi dan bahan makanan yang digunakan.

Bupati menambahkan, pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang. Pelacakan menyeluruh dilakukan, termasuk pengecekan standar higienis dapur MBG lainnya di Kecamatan Lubuk Basung. Saat ini ada dua dapur aktif di wilayah tersebut, yakni Kampuang Tangah dan Siguhuang.

Hingga pukul 23.00 WIB, jumlah korban keracunan meningkat menjadi 86 orang. Rinciannya, 57 siswa, 6 guru, 2 wali murid, serta 21 orang lainnya masih dalam proses verifikasi data. Mereka dirawat di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya RSUD Lubuk Basung, RSIA Rizki Bunda, Puskesmas Manggopoh, Puskesmas Lubuk Basung, serta Pustu Ujung Padang.

Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Langkah cepat diambil dengan menyiapkan tenaga medis tambahan, pemantauan intensif pasien, serta koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi.

Meski program MBG selama ini diharapkan membantu meningkatkan gizi anak sekolah, kasus keracunan massal ini menyoroti kelemahan dalam standar operasional dapur penyedia. Tanpa sertifikasi dan pengawasan ketat, ribuan anak berisiko terpapar masalah serupa. Kini, Pemkab Agam menegaskan hanya dapur yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi ketat yang bisa melanjutkan layanan makanan bergizi gratis.(Emdewe)