NATUNA, KEPRITODAY.COM – Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki menyesalkan lambatnya pemerintah Natuna menyiapkan dokumen dan surat kemampuan ketersediaan lahan untuk pembangunan Embung Sebayar.
Kekecewaan ini disampaikan politisi partai Gerindra Natuna tersebut, usai dirinya mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV di Batam.
Menurutnya, atas keterlambatan Pemerintah menyiapkan dokumen dan surat kemampuan ketersediaan lahan itu, berimbas mengalami penundaan pembangunannya.
“Sepertinya pembangunan embung Sebayar akan ditunda,” ungkap Marzuki dengan nada kecewa kepada media ini, Rabu (28/10/2020) melalui telpon selulernya.
Rencananya, kata Ketua Komisi II DPRD Natuna ini, embung Sebayar akan dibangun pada tahun 2021 mendatang, namun atas permasalahan ini pelaksanaanya jadi tertunda.
“Seharusnya dalam masa 2 tahun ini, administrasi dan dokumen lainya sudah harus selesai. Kalau begini krisis air akan terus terjadi bila musim kemarau tiba,” ungkap Marzuki.
Marzuki yakin, kalau pemerintah daerah mengajukan pembebasan lahan di Sebayar, DPRD Natuna akan menyetujui untuk membayar ganti rugi.
“Karena ini untuk kepentingan orang banyak, ya wajib kita setujui,” tutupnya. (Zal).
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi Kepritoday.com: today.kepri@gmail.com
