NATUNA, KEPRITODAY.COM – Pembangunan infrastruktur mendominasi usulan mayoritas masyarakat kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Dapil III, Kecamatan Pulau Tiga, Marzuki, Saifullah, dan Azi.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat, saat Komisi II DPRD Natuna menggelar Masa Reses II di sejumlah Desa wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Selasa, (10/12/2019) pagi.
Reses dilakukan di empat titik yakni Desa Selading, Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung Kumbik Utara, dan Desa Serantas.
Di Desa Selading Reses berpusat di Gedung Serbaguna Desa Selading, di Desa Pulau Tiga berpusat di Gendung Serbaguna Desa Pulau Tiga, sementara di Desa Serantas berpusat di Gedung Serbaguna Desa Serantas, dan di Tanjung Kumbik, Reses berpusat di Kediaman Sekcam Pulau Tiga Barat.
Kepada media ini anggota Komisi II Saifullah menerangkan, pada tahun 2020 mendatang pembanunan Gedung Kantor Camat Pulau Tiga Barat telah masuk dalam anggaran APBD Natuna dengan pagu dana 3 miliar lebih.
Dengan demikian, politisi Partai Hanura itu menegaskan, guna terwujudnya pembangunan yang maksimal, setiap Kepala Desa (Kades) diminta untuk dapat bersosialisasi kepada masyarakat, terkait masalah pembebasan lahan.
Menurutnya, dengan tersedianya lahan bagi pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh pada terealisasinya usulan masyarakat.
“Tolong ketika nanti anggaran sudah dimasukkan, malah kita dibenturkan dengan suatu permasalahan lahan, pusat itu tidak pernah mau mempermasalahkan persoalan lahan, mereka siap membantu daerah asal ada lahan”, ujar Saifullah.
Anggota Komisi II DPRD Natuna lainnya yakni Azi mengaku, keterlibatan dirinya di masa Reses II 2019 merupakan perdana sejak dilantik sebagai anggota DPRD pada September 2019 lalu.
Kendati demikian Ia berharap, Reses yang dilakukan olehnya tersebut dapat menampung segala aspirasi masyarakat, untuk dibahas dan dikawal pada rapat Paripurna DPRD Natuna.
“Pokok pikiran yang telah kami tampung, tetap akan kita kawal hingga kita sampaikan pembahasan Paripurna nanti”, imbuh Politisi Partai Golkar itu.
Sementara Ketua Komisi II Marzuki, yang sekaligus merupakan politisi partai Gerindra menyampaikan, kegiatan Reses bukan hanya sekedar usulan Infrastruktur saja.
Menurutnya, terkait seperti minimnya pelayanan publik juga dapat disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD, guna ditindaklanjuti.
“Fungsi kami juga sebagai pengawasan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun yang bersifat pelayanan publik. Jika ada hal yang mengganjal di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa disampaikan langsung dengan kami”, pintanya mengakhiri. (Zal).