NATUNA, KEPRITODAY.COM – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Acara yang berlangsung di Kantor Walikota Batam, pada Rabu (11/11/2020) lalu, dihadiri Sekdaprov Kepri T.S. Arif Fadillah, Pjs. Walikota Batam Syamsul Bahrum, Walikota Tanjungpinang Rahma, Bupati dan Pjs. Bupati se-Kepri, Sekdako Batam Jefridin, Pjs. Kepala BP Batam Puwiyanto serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Kepri.
Adapun tujuan kegiatan itu antara lain adalah, pencegahan korupsi terintegrasi fokus area managemen barang milik daerah. Sekaligus upaya menyelesaikan sertifikasi asset tanah di setiap daerah di Indonesia yang digagas oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri menegaskan, KPK sangat fokus dalam menyelesaikan persoalan sengketa aset milik pemerintah daerah di Kepri dan Indonesia secara umum.
“Sengketa aset tersebut bisa membuka kesempatan korupsi apabila tidak diselesaikan dengan baik,” sebut Firli.
Oleh karenanya sambung Firli, KPK meminta kerjasama yang baik dari pemerintah daerah se-Kepri.
“Untuk mencari data-data dalam rangka mencegah adanya sengketa tanah milik daerah di kemudian hari,” tambah dia.
Sementara, Pjs. Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, dalam sambutannya meminta seluruh kepala daerah se-Kepri, mulai dari bupati, walikota dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk bersungguh-sungguh membantu program KPK.
“Terutama dalam menyelesaikan sertifikasi asset tanah pemerintah daerah di Kepri,” pinta Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, penerbitan sertifikasi tanah merupakan bentuk dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bahtiar kembali meminta kerjasama yang baik dari bupati, walikota serta masyarakat untuk membantu KPK dan BTN dalam penyelesaian asset yang bermasalah tersebut.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) Kepri, Askani juga menjelaskan bahwa, pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran KPK.
“Terutama dalam penyelesaian sengketa asset daerah ini,” ungkap Askani.
Sebab tutur Askani, selama ini pihaknya selalu mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketa.
“Yaitu dalam mendapatkan data asli, jadi kehadiran KPK, membuat BPN Kepri berhasil menyelesaikan 96 persen asset daerah di Kepri,” pungkasnya.
Rilis & Photo : Prokopim Natuna
