Musrenbang Kepri 2025: Tanjungpinang Dukung Penyusunan RKPD 2026

Musrenbang Kepri 2025 menjadi momen penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Mei 2025, di Balairung Wan Seri Beni, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, Dompak. Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, hadir langsung dalam acara ini sebagai bentuk dukungan dan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi.

Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan

Musrenbang Kepri 2025 bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh kabupaten/kota. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Kapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, serta Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Hadir pula Forkopimda dan seluruh Kepala OPD dari tingkat provinsi dan kota.

Fokus Tema: Akselerasi Potensi dan SDM

Kepala Bappeda Kepri, Aries Fariandi, membuka acara dengan pemaparan arah kebijakan RKPD 2026. Ia menekankan bahwa Musrenbang tahun ini mengusung tema:

“Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel.”

Aries menyatakan bahwa strategi pembangunan yang dirancang harus terukur, terarah, dan kolaboratif antara semua pihak.

Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dalam sambutannya memaparkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD hasil dari reses di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya pembangunan inklusif:

“Kami ingin pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Iman.

Ia juga menyerukan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kepri.

Komitmen Tanjungpinang untuk Bersinergi

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menyambut baik Musrenbang Kepri 2025. Ia menyampaikan harapan agar program prioritas provinsi juga mempertimbangkan kebutuhan Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi.

“Kami berharap perhatian lebih pada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan SDM unggul,” jelasnya.

Raja Ariza menambahkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun program strategis untuk disinergikan dengan RKPD Provinsi Kepri 2026:

“Kami siap berkolaborasi secara optimal. Keterpaduan kebijakan antara pemerintah kota dan provinsi sangat krusial.”

Arah dan Tindak Lanjut

Musrenbang Kepri 2025 diakhiri dengan diskusi panel, presentasi usulan dari kabupaten/kota, serta tanggapan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Acara ini menjadi landasan awal untuk merancang program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.