Reses Ansar di Serasan, di Duga “Sarat” Kepentingan Politik

969

NATUNA, KEPRITODAY.COM – Masa Reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPR RI Ansar Ahmad, di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur pada Kamis, 10 September 2020 menjadi polemik ditengah masyarakat.

Pasalnya melalui photo yang beredar di medsos, terlihat pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Natuna, Mustamin Bakri dan Derry Purnamasari, turut mendampingi Ansar saat Reses.

Padahal diketahui, Derry dinilai tidak memiliki kepentingan sedikitpun atas kegiatan Reses Ansar, meski Mustamin dimaklumi karena menjabat sebagai sekretaris partai Golkar.

Tidak hanya itu, kehadiran Ansar di Serasan juga dihadiri Ketua DPD Kepri Partai PPP, yang sekaligus merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Ansar-Marlin di Pilgub Kepri 2020.

Mirisnya, keikutsertaan sejumlah tokoh politik dalam kegiatan Reses Ansar tersebut menggunakan fasilitas negara, yakni kapal cepat MP Indra Perkasa milik Pemda Natuna.

Menyikapi dugaan potensi pelanggaran Pilkada itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Natuna, Khairurrijal mengaku telah memerintahkan jajarannya di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur melakukan penyelidikan.

Ketua Bawaslu Natuna, Khairurrijal

Menurutnya, Derry dan Mustamin tidak akan tersandung dalam pelanggaran Pilkada Natuna jika membawa nama sebagai status masyarakat biasa.

“Artinya mereka tidak boleh memperkenalkan dirinya sebagai calon Kepala dan wakil kepala Daerah Natuna, apa lagi mengajak masyarakat untuk memilih dirinya pada Pilkada Natuna 2020”, ujarnya.

Namun demikian, Bawaslu mendapati kejanggalan pada sebuah photo yang menggambarkan Ansar seakan-akan memperkenalkan pasangan Derry-Mustamin kepada masyarakat.

Photo tersebut terlihat posisi Ansar sambil memegang mikrofon berada ditengah pasangan Mustamin dan Derry.

Anggota DPR RI Ansar Ahmad, di Dampingi Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Natuna, Derry-Mustamin Saat Reses di Serasan

“Memang pada saat itu tim pengawas kita di sana sudah pulang, namun sepintas kalau di lihat photo itu, apa kapasitas saudari derry berdiri di samping pak Ansar dalam kegiatan reses tersebut? padahal saudari derry saat ini sedang menjalani proses pencalonan di KPU, dalam hal ini Bawaslu akan mendalami terkait foto tersebut”, ucap Khairurrijal. Jum’at, (11/09/2020) siang.

Lebih lanjut Khairurrijal menegaskan, jika kemudian hari terbukti adanya pelanggaran Terhadap UU pemilihan dalam pelaksanaan Reses Ansar, maka akan di kenakan pelanggaran pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 71 ayat (3).

Dimana dalam pasal tersebut melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Jika terbukti ada pelanggaran pemilu, di sini yang terjerat ialah Kepala Daerahnya, yang menggunakan kewenangannya, atau membuat kegiatan yang berakibat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon, dalam hal ini pemberian ijin menggunakan Fasilitas Negara untuk kepentingan politik dari pasangan calon tertentu”, pungkasnya. (Zal).

Leave A Reply

Your email address will not be published.