Pembangunan Kota Batam perlu menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini ditegaskan oleh pimpinan DPRD Kota Batam dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri yang digelar di Tanjungpinang, Senin, 27 Mei 2025.
Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, bersama Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE., MM., menyuarakan perlunya perhatian khusus terhadap Batam, kota dengan jumlah penduduk terbanyak dan peran strategis dalam ekonomi provinsi.
Mengapa Batam Harus Jadi Prioritas?
Menurut data terbaru dari BPS Kepri, lebih dari 50% populasi provinsi bermukim di Kota Batam. Selain itu, Batam menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kepri melalui sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan menyatakan:
“Pembangunan Kota Batam harus mendapat perhatian khusus dari Pemprov Kepri. Jumlah penduduk terbesar dan perannya sebagai pusat ekonomi membuat kebutuhan pembangunan di Batam lebih kompleks.”
Permasalahan Pembangunan di Batam
Beberapa masalah pembangunan yang disoroti dalam Musrenbang antara lain:
-
Infrastruktur jalan yang belum merata
-
Penanganan banjir di kawasan rawan
-
Minimnya fasilitas publik yang representatif
-
Kurangnya dukungan bagi UMKM lokal
-
Kebutuhan revitalisasi kawasan kumuh
Wakil Ketua II DPRD, Budi Mardiyanto, juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan urgensi pembangunan di Batam:
“Kita butuh perencanaan yang tepat sasaran, terutama untuk kota sebesar Batam. Program prioritas harus dikawal hingga masuk APBD 2026.”
DPRD Siap Kawal Aspirasi Batam
DPRD Kota Batam berkomitmen mengawal seluruh hasil Musrenbang agar benar-benar diakomodir dalam penyusunan APBD Provinsi Kepri Tahun 2026. Sinkronisasi program antara kabupaten/kota dan provinsi dinilai sangat penting demi pemerataan pembangunan.
Langkah Ke Depan
Musrenbang Kepri menjadi momentum strategis untuk menyuarakan kebutuhan nyata Kota Batam. Dengan perhatian dan alokasi anggaran yang proporsional dari Pemprov Kepri, pembangunan Kota Batam dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
