DPR Desak Prabowo Selesaikan Ribuan SHM Lahan Transmigran Belum Terbit

Kepritoday.com — Sebanyak 17.655 bidang lahan transmigrasi belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) karena beririsan dengan kawasan hutan. Hal itu diungkap oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

“Total beban penerbitan SHM transmigrasi mencapai 129.553 bidang. Dari jumlah itu, 17.655 bidang atau 13,6 persen berada dalam kawasan hutan,” ujar Iftitah, seperti dilansir dari Bisnis.com.

Desakan DPR: Perlu Intervensi Presiden Prabowo

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Boyman Harun, menegaskan pemerintah harus segera menyelesaikan legalitas lahan transmigran. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung memberi instruksi untuk memutihkan kawasan hutan yang sudah ditempati transmigran.

“Presiden lebih mudah memberikan keputusan. Kawasan hutan yang diduduki warga transmigran harus jadi milik mereka,” kata Boyman Harun, dikutip dari Bisnis.com.

Potensi Masalah Merembet ke Dunia Keuangan

Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, juga menyoroti dampak lanjutan dari masalah lahan ini. Ia mencontohkan pengaduan dari petani yang sertifikat lahannya digunakan sebagai agunan bank, namun kemudian diketahui masuk kawasan hutan.

“Bank sudah mencairkan pinjaman. Tapi saat mau cicilan berikutnya, bank temukan itu kawasan hutan. Petani pun ragu melunasi karena khawatir kehilangan lahan,” ujar Adian, seperti dimuat Bisnis.com.

Adian meminta Kementrans segera hitung kebutuhan biaya dan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Ia mendesak agar semua lahan transmigrasi, baik yang sudah maupun belum bersertifikat, dikeluarkan dari kawasan hutan.