UU Minerba Diberlakukan, Bagi Yang Melanggar IUP Dicabut

37
mineral
Aktivitas Pertambangan Biji Bouksit di Kota Tanjungpinang

TG.PINANG, Kepritoday.com :  Pemberlakuan Undang Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) per 12 Januari 2014 hendaknya dipatuhi oleh seluruh perusahaan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jika membandel, maka bersiaplah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi dicabut oleh pemerintah.

Sesuai UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba itu, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2014, semua perusahaan wajib melakukan pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter sebelum mengekspornya ke luar negeri. Untuk di Provinsi Kepri, dimana kegiatan penambangan banyak terfokus pada bauksit, sejauh ini ada 28 perusahaan pertambangan yang memulai membangun smelter dengan progres sekitar 30 persen.

mineral-1
Aktivitas Tongkang Pengangkut Biji Bouksit di Perairan Sungai Carang Yang Akan Melintasi Jembatan Putri Engku Hamidah Tanjungpinang

Meski demikian, perusahaan yang membangun smelter tersebut harus melalui syarat dan penilaian yang ketat serta terukur. Tujuannya, agar komitmen menyelesaikan pembangunan smelter sesuai dengan janji yang telah disampaikan perusahaan pada awal menyampaikan proposal mereka dan tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk terus mengekspor bahan tambang mentah.

“Jika masih ada pengusaha nekat mengekspor, maka akan dijerat undang-undang (Minerba) tersebut,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Provinsi Kepri, Rahminuddin.

Dia mengaku, sejak menjabat sebagai Kadistamben Provinsi Kepri, belum pernah mengeluarkan IUP tambang bauksit kepada perusahaan.

“Terlalu rumit urusan bauksit ini, saya belum pernah mengeluarkan izinnya,” ungkapnya.
Sesuai peraturan, kata Rahminuddin, biji bauksit harus dikelola terlebih dulu di dalam negeri sehingga menjadi bahan setengah jadi. Jika bahan sudah setengah jadi, maka baru bisa diekspor. Ekspor bahan setengah jadi, kata dia, nilainya lebih tinggi daripada ekspor bahan mentah.

“Hanya saja, mesin smelter pengolahan biji bauksit di Indonesia belum ada. Artinya, kandungan sumber daya alam (SDA) biji bauksit akan tetap ada. Bukan seperti selama ini, jutaan ton bijih bauksit diangkut ke luar negeri dengan harga murah karena belum diolah,” jelasnya.

Di wilayah Kepri, lanjutnya, lokasi penambangan bauksit hanya ada di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Dan izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, meski izin masih berlaku, pemerintah pusat melarang ekspor bijih bauksit mentah.

“Jadi, sia-sia saja penambang melakukan aktivitasnya karena ekspor bauksit sudah tak bisa lagi,” katanya.

Senada dengan Rahminuddin, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian, Kehutanan dan Energi (KP2KE) Pemerintah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menegaskan, Pemko Tanjungpinang akan menerapkan sanksi adminitrasi tegas kepada seluruh pengusaha pemegang IUP apabila nekad secara diam-diam melakukan ekspor bauksit ke luar negeri. Sanksi terberat yakni pencabutan IUP.

“Sanksinya tentu akan kami berlakukan sesuai kewenangan pemerintah. Yakni sanksi adminitrasi mulai dari teguran dan yang paling berat pencabutan IUP mereka yang melanggar. Kalau sanksi penindakan itu tentu kewenangan dari aparat kepolisian serta jika mengacu kepada UU Minerba itu sendiri. Memang di dalam pasal yang termaktub dalam UU yang dimaksud ada sanksi pidananya dan ada juga sanksi dendanya. Kemungkinan akan diikuti juga aturan itu dan dapat diproses sesuai aturan hukum apabila terbukti,” kata Zulhidayat.

Zul mengatakan, sebelum UU Minerba diberlakukan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan tambang resmi yang ada di Tanjungpinang. Mulai dari secara lisan hingga surat edaran walikota secara resmi.

“Kepada pengusaha tambang yang kami bina memiliki IUP, jauh-jauh hari, sejak satu bulan lalu pimpinan beserta jajaran Pemko Tanjungpinang sudah memberitahu secara lisan. Diperkuat lagi dengan surat edaran walikota yang memberitahukan pelarangan ekspor tambang mentah tersebut. Kemudian kami juga sudah mengundang beberapa kali perusahaan hadir untuk membahas peraturan ini,” katanya.

Zul memastikan, dengan diberlakukannya UU Minerba ini juga, pengusaha pemegang IUP juga sudah menyampaikan kepada masyarakat yang selama ini menerima dana kompensasi dari perusahaan. Karena, terhitung tanggal 12 Januari itu nanti, lantaran proses produksi tambangnya mandek, tentu tidak akan memberikan lagi dana kompensasi kepada masyarakat.

“Mereka (perusahaan tambang) tak produksi, tentu tak ada lagi dana kompensasi buat warga,” ujar Zul.(Tim red)

Comments are closed.