Soal Nelayan Pantura Ke Natuna Andes Saputra : Pertimbangkan Dampak Sebelum di Realisasikan

18

NATUNA, KEPRITODAY.COM – Rencana pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Kabupaten Natuna, mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Natuna, Andes Saputra.

Namun dikatakan Andes, terkait wacana pusat memigrasikan ratusan kapal ikan Pantura, Jawa, ke laut Natuna, menurutnya Pemerintah wajib mempertimbangkan aspek sosial terhadap nelayan tempatan.

“Kalau memang ini keputusan pusat, kita akan mendukung. Akan tetapi, kita meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan dampak sosialnya sebelum direalisasikan”, ujar Andes beberapa waktu lalu.

Ia menyarakankan, pemerintah hendaknya terlebih dahulu membuat aturan baku, dalam Mempertegas batas wilayah penangkapan, mana cakupan nelayan lokal dan nelayan dari Jawa.

Andes beralasan, nelayan dari Jawa dinilai mayoritas menggunkan kapal berbobot besar, berkapasitas diatas 10 gross ton. Berbeda dengan nelayan lokal Natuna yang mayoritas hanya menggunkan pompong berukuran dibawah 10 GT.

Dengan demikian, menurutnya hal tersebut harus diatur dengan baik, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan, agar adanya aturan yang jelas sejak dini.

“Nah, ini yang perlu diluruskan, aturannya harus jelas sebelum terealisasi. Jangan sampai dibelakang hari terjadi gesekan antara nelayan kita dengan nelan pantura”.

Lanjut Ketua DPRD termuda ke-2 se-Indonesia itu berharap, pemerintah dapat merealisasikan usulan nelayan Natuna. Sehingga kesejahteraan nelayan di daerah perbatasan ini lebih meningkat.

Apalagi, perekonomian masyarakat di Natuna kebanyakan ditopang dari laut. “Untuk itu, saya harap pemerintah dapat memperhatikan nelayan kita”.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD saat melaksanakan kunjungan kerja ke Natuna (15/01/2020) lalu mengatakan, wacana Pemerintah memigrasikan nelayan Pantura dan Jawa ke Natuna merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, dengan memperbanyak kapal nelayan di laut Natuna, dapat memanfaatkan sumber daya kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, meminta kepada masyarakat Natuna agar tidak salah paham. Dijelaskannya, pemerintah tetap akan menomor satukan nelayan tempatan.

“Kemudian antara lain juga disebutkan, kita akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal ikan disini. Tetapi jangan salah paham, seakan-akan kita mau ngedrop nelayan dari luar daerah, kemudian nelayan Natuna tidak diperhatikan, tentu tidak seperti itu”.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, langkah-langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas di KRI Semarang. Dimana posisi nelayan setempat, termasuk kebutuhan apa saja yang diperlukan disini.

“Sesudah pertemuan ini, secara lebih tekhnis nanti Menteri KP akan mengkoordinasikan lagi secara lebih detail dengan Pemda,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, meyakinkan kalau semua bisa dilaksanakan.

Kedepan, pihaknya bakal melihat sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah daerah, adalah langkah tepat dalam menentukan apa yang menjadi keinginan nelayan di daerah. (Zal).

Leave A Reply

Your email address will not be published.