Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara resmi menggelar Musrenbang Kepri 2025 pada Selasa, 27 Mei 2025, di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang. Agenda penting ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dengan penekanan pada pembangunan yang responsif, berkelanjutan, dan berbasis data.
Musrenbang ini dibuka oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan turut dirangkaikan dengan peluncuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan nelayan, sebagai bentuk keberpihakan pada sektor informal dan masyarakat pesisir.
Sinergi Nasional dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan
Beberapa tokoh strategis turut hadir dan memberikan paparan, seperti:
-
Laksamana TNI (Purn) Marsetio (Tim Ahli Gubernur)
-
Amalia Adininggar Widyasanti (Kepala BPS RI)
-
Restuardy Daud (Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri)
-
Maliki (Deputi Bappenas)
Mereka menyoroti pentingnya keterpaduan antara dinamika makro nasional dan peluang pembangunan daerah, serta menjadikan Musrenbang Kepri 2025 sebagai forum strategis.
Capaian Kepri 2024 Jadi Modal RKPD 2026
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyebutkan bahwa Musrenbang bukan hanya agenda tahunan, tetapi fondasi kerja lintas sektor. Ia menegaskan:
“Kita ingin pembangunan 2026 benar-benar menjawab tantangan riil. Perencanaan harus berbasis data, potensi lokal, dan dukungan semua elemen.”
Beberapa capaian penting Kepri selama 2024:
-
Pertumbuhan ekonomi: 5,02% (tertinggi ke-3 di Sumatera)
-
IPM: 79,89 (tertinggi di Sumatera, ke-3 nasional)
-
Tingkat kemiskinan: 4,78%
-
Inflasi: 2,09%
Gubernur Ansar menambahkan bahwa capaian ini adalah hasil sinergi seluruh pihak, namun tantangan global seperti perang tarif, krisis iklim, dan inflasi global memerlukan kebijakan adaptif dan progresif.
Tema dan Prioritas Pembangunan Kepri 2026
Tema RKPD 2026:
“Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel.”
Tiga Prioritas Pembangunan Utama:
-
Akselerasi Ekonomi Maritim dan Investasi
-
Fokus pada pariwisata, UMKM, pertanian, industri, dan kelautan.
-
Menjaga kelestarian lingkungan.
-
-
Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas
-
Proyek jalan, pelabuhan, SPAM, transportasi publik, dan program Kepri Terang.
-
Meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
-
-
Pengembangan SDM dan Reformasi Digital
-
Beasiswa, kesehatan, pelestarian budaya Melayu.
-
Digitalisasi pelayanan publik dan insentif untuk desa.
-
Program Unggulan yang Didorong
Beberapa program prioritas dalam RKPD 2026 meliputi:
-
Jembatan Batam-Bintan
-
Revitalisasi Pulau Penyengat
-
Rumah Singgah di Batam dan Jakarta
-
Ambulan laut
-
Dukungan untuk seniman, guru, mubaligh, RT/RW, dan perangkat desa
Target Pembangunan Kepri Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan indikator makro berikut:
-
Pertumbuhan ekonomi: 5,33%
-
PDRB per Kapita: Rp169,22 juta
-
Indeks Modal Manusia (IMM): 0,61
-
Kemiskinan: 4,25–4,75%
-
Pengangguran Terbuka: 6,47%
-
Indeks Gini: 0,346
“Kami sadar target ini ambisius, tapi kolaborasi akan jadi kuncinya,” tutup Gubernur Ansar.
Tindak Lanjut dan Ajakan Kolaborasi
Gubernur Kepri mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat—untuk bahu membahu menyukseskan RKPD 2026 demi kesejahteraan Kepri.
