Kepritoday.com – Komisi I DPRD Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menangani keluhan warga Suku Laut terkait penutupan Pelabuhan Tradisional Pandan Bahari di Kecamatan Batu Aji, pada Rabu (3/9/2025). Rapat ini jadi langkah lanjutan setelah isu ini pertama kali dibahas pada 1 Agustus 2025.
Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi I, Muhammad Fadhli SE, bersama Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, dan dihadiri anggota lain seperti Rival Pribadi SH, Dr Muhammad Mustofa SH MH, serta Tumbur Hutasoit SH. Berbagai pihak turut hadir, termasuk perwakilan Lembaga Suku Laut Nusantara Indonesia (LSLNI) yang dipimpin Ketua Suku Laut Sam Palele, Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi Lambang SIK, pejabat dari Direktorat Lahan BP Batam, perwakilan Kecamatan Batu Aji dan Belakangpadang, Satpol PP Kota Batam, serta perangkat kelurahan, RT, dan RW setempat.
Sayangnya, PT Batam Internasional Navale, perusahaan yang diduga menutup pelabuhan, lagi-lagi absen meski sudah diundang resmi. Ini bukan kali pertama, karena mereka juga tidak hadir pada RDPU sebelumnya. Padahal, kabarnya perusahaan punya rencana solusi untuk kebutuhan akses pelabuhan warga Suku Laut.
Warga Suku Laut, yang banyak tinggal di pulau-pulau sekitar seperti Pulau Bertam, Pulau Lingke, dan Pulau Gara, menyampaikan keberatan keras atas penutupan Pelabuhan Pandan Bahari. Pelabuhan ini adalah jalur utama mereka untuk menambatkan perahu, naik-turun penumpang, dan menuju pusat kota untuk kebutuhan sehari-hari. Awalnya, pelabuhan ditutup karena dianggap masuk dalam Penetapan Lokasi (PL) perusahaan, tapi setelah mediasi Polsek Batu Aji, akses sementara dibuka kembali.
Muhammad Fadhli menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan. “Seharusnya dialog ini jadi wadah untuk cari solusi bareng. Kami akan jadwalkan RDPU lagi dan pastikan semua pihak dilibatkan,” tegasnya. Fadhli juga menyinggung hasil peninjauan Komisi I ke lokasi, yang menunjukkan betapa vitalnya pelabuhan ini sebagai akses terdekat bagi warga Suku Laut.
Untuk itu, Komisi I mendorong BP Batam segera mencari solusi permanen. “Pandan Bahari adalah jalur paling realistis buat warga Suku Laut. Masalah ini harus diselesaikan agar tidak berulang,” ujar Fadhli menutup rapat. Harapannya, langkah konkret segera diambil agar warga Suku Laut bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan.
