TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, dinilai kurang berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga, kasus kenakalan anak diwilayah kerjanya semakin meningkat drastis.
Berdasarkan data kasus kenakalan Anak dari awal Januari hingga jelang Akhir Desember 2015, ada sebanyak 56 kasus kenakalan anak di wilayah hukum Kota Tanjungpinang, jika dibandingkan pada tahun 2014 hanya 14 Kasus.
Hal diatas disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinag, Surjadi, saat dikonfirmasi Kepritoday.com. Jum’at (18/12) beberapa waktu lalu.
Surjadi menjelaskan, kenakalan anak di bawah umur persentase terbesarnya terletak pada kasus pencurian, dan ada juga kasus pelecehan seksual, sehingga anak tersebut harus berhadapan dengan hukum.
Didalam peradilan anak, kita mengenal beberapa versi dalam menangani kasus seperti ini. Pihak Dinas Sosial (Dinsos) hanya melakukan pendampingan kepada anak. Namun tidak menghilangkan kasus yang dialami sang anak. Akan tetapi kasus tersebut tetap ada.
Alasan penyebab terjadinya kenakalan pada anak, terjadi, bisa saja karena faktor ekonomi, akhlak, mental, dan faktor didalam keluarga “Broken Home” karena keluarga sang anak tidak peduli terhadap anaknya. Sehingga, pelaku maupun kasus seperti ini dapat terjadi berulang-ulang. Ujar Surjadi.
“ Pelaku umumnya masih berstatus sekolah, dan pada intinya masih berusia muda. Kedepannya akan dilakukan koordinasi bersama stakeholder terkait seperti, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag), guna mencari pencegahannya agar ditahun depan tidak terjadi peningkatan angka kasus kenakalan pada anak dibawah umur.” Katanya.
Sayangnya, Surjadi tidak menjelaskan secara rinci, kapan akan dilakukan koordinasi bersama Stakeholder terkait, guna mencari solusi terbaik. Hingga saat ini belum ada tindakkan nyata dari pihak Dinsos. Buktinya kasus kenakalan anak meningkat sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Dinsosnaker Kota Tanjungpinag, padahal dana yang dikucurkan pemerintah untuk Dinas Sosial miliaran Rupiah. (Afriadi)
