'

Walikota Tanjungpinang Safari Ramadhan di Masjid As Syuhada Gudang Minyak

Wako-di-Masjid-As-Syuhada-G

Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH saat Menjawab Keluhan Warga Gudang Minyak Pada Safari Ramadhan di Masjid As Syuhada

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – Lanjutan kunjungan kegiatan Safari Ramadhan Puasa ke 7, Walikota Tanjungpinang beserta FKPD dan SKPD dilingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang, pada hari Sabtu (5/7) 2014, di Masjid As Syuahada, JL.Gudang Minyak, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

Acara Safari Ramadhan ini dihadiri Kajari Tanjungpinang SR Nasuion, Ketua TP PKK Yuniarni Pustoko Weni SH, Kepala Dinas Perhubungan, Wan Samsi, Kepala Dinas Kebersihan Tata Kota dan pertamanan, Almazuar Amal, Kabag Humas Faisal Pahlevi, serta kepala Dinas lainnya dan Masyarakat Gudang Minyak.

Adapun kegiatan Safari Ramadhan Walikota Tanjungpinang di Masjid, As Syuahada, JL.Gudang Minyak, seperti biasanya diawali dengan buka Puasa Bersama, Shalat Magrib berjama’ah, dilanjutkan Shalat Isya berjama’ah, serta Sholat Tarawih.

Dalam kata sambutannya, Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, menampung keluhan masyarakat, salahsatunya mengenai PSK yang sudah terjaring razia tidak diberi hukuman. Itulah salah satu pertanyaan Ali Ahmad, salah seorang warga RW 12 Gudang Minyak kepada Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah SH.

Pertanyaan tersebut dilontarkan lantaran ia resah melihat para Pekerja Seks Komersial (PSK) itu kadang-kadang beroperasi dimana saja. Memang sudah sering dirazia oleh pihak terkait, namun setelahnya selalu dilepaskan begitu saja. “Seharusnya yang sudah terjaring razia itu diberi hukuman, seperti dimasukkan ke sel, supaya ada efek jera.” Kata Ali.

Menanggapi keluhan Ali, Lis menjelaskan bahwa masalah itu bukan wewenang Pemerintah dalam memberi hukuman. Jika sudah terjadi tindakan pidana maka polisi lah yang berhak memberikan hukuman. “Tugas pemerintah hanya sebatas memberikan pembinaan. Jika dalam proses penertiban yang dilakukan seringkali tertangkap, yang bersangkutan tentunya harus merasa malu. Dan sebenarnya dia sudah merasakan sanksi moral, hanya saja itu tergantung individunya mau jera atau tidak.” Jelas Lis panjang lebar.

Lebih lanjut dikatakan Lis, proses penertiban PSK atau bahkan mungkin penutupan lokalisasi tidak akan menyelesaikan masalah saat itu juga. “Ditutup disini, maka akan dibuka disana. Orang-orang yang sudah terlanjur terjun ke dunia tersebut tidak bisa dengan mudah meninggalkan pekerjaannya. Selalu saja ada lokalisasi baru terselubung. Seperti Dolly. Ditutup disana, para pekerjanya banyak yang lari ke daerah lain, seperti Batam dan Tanjungpinang. Ini tentunya membuat khawatir pemerintah juga.” Ujarnya.

“Pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Disperindag dan Dinas Sosial serta dinas terkait lainnya berusaha memberikan bantuan berupa pembinaan dan keterampilan bagi para PSK yang tertangkap dan mau berubah. Bahkan akan diberi modal juga jika yang bersangkutan benar-benar mau berhenti melakukan pekerjaan maksiat itu. Tapi itu kembali lagi ke individunya, mau berubah atau tidak.” Tutur Lis menjelaskan.

Razia yang sering dilakukan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi timbulnya masalah yang lebih besar lagi. “Sudah sering juga kan Satpol PP bersama pihak terkait melakukan razia di kos-kosan dan tempat-tempat lain yang disinyalir terdapat praktek prostitusi.” Tegas Lis lagi. (djo)

Top