Karimun, Kepritoday.com: Komitmen Pemprov Kepri untuk mensejahterakan masyarakatnya lewat program pengentasan kemiskinan terus dikebut. Untuk tahun 2014 ini saja, setidaknya Rp181 miliar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dibelanjakan untuk sektor ini. Dari Rp 181 miliar anggaran tersebut, hampir setengahnya atau sekitar Rp90 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk rehabilitasi, penerima bantuan rehabilitasi RTLH mendapat “jatah” sebesar Rp22juta.
Tak hanya merehabilitasi rumah, Pemprov Kepri juga memberikan bantuan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin seperti bantuan susu dan gizi kepada ibu hamil. Kepada anak-anak kurang mampu namun berprestasi, Pemprov Kepri memberikan beasiswa.
Tak hanya sekedar menganggarkan, untuk memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran, Wakil Gubernur Kepri Dr.Soerya Respationo, SH MH turun langsung meninjau program ini. Kali ini, Kecamatan Tebing dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun dikunjunginya.
Dari kacamatanya, Soerya mengaku gembira dengan realisasi kegiatan tersebut. “Pemprov Kepri sangat konsen memperhatikan masalah kemiskinan di Kepri ini. Bahkan kita memiliki tim khusus yang mengurus kemiskinan,” kata Wagub.
Untuk tahun ini saja, sambungnya, setidaknya 900 rumah rencananya akan direhabilitasi. Total anggaran yang disedot diperkirakan mencapai Rp18 miliar. “Disamping itu, kita juga telah dan akan terus memberikan bantuan kepada para nelayan-nelayan di Kepri ini,” janjinya.
Namun demikian, Soerya yakin dan percaya masih banyak rumah-rumah warga yang belum terdata dengan baik. Untuk itu, Wagub meminta masyarakat untuk berperan aktif melaporkan kepada pemerintah setempat.
“Bantuan ini memang tidak langsung memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Tapi pelan tapi pasti, saya yakin seluruh masyarakat Kepri dapat merasakan program ini,” harapnya.
Ditempat yang sama, Bupati Karimun, Dr.Nurdin Basirun mendukung penuh program pengentasan kemiskinan ini. Sebab, program ini sangat dinikmati oleh masyakat kurang mampu dan dinilai tepat sasaran. “Untuk program RTLH memerlukan beberapa tahun. Saya yakin tahun ini jumlah angka masyarakat miskin akan berkurang,” katanya.
Tak hanya soal pemberantasan kemiskinan, Bupati juga berharap kepada pemerintah Provinsi untuk dapat membantu pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Moro. Dengan adanya jalan tersebut, diharapkan ruang gerak masyarakat serta konektifitas antar pulau semakin tinggi. “Jika konektifitasnya baik, saya yakin masyarakat roda perekonomian akan ikut bergerak,” katanya.
Menanggapi ini, Pemprov Kepri meminta kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun segera menyusun Detail Enginering Design (DED) dari pembangunan jalan lingkar itu. Jika sudah, Pemprov Kepri akan mengupayakan alokasi anggaran untuk membangun akses transportasi dan jalan jika memungkinkan.(Edy/hms)
Ruangan komen telah ditutup.