Ranperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Kini di Perdakan

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum masyarakat miskin menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat paripurna penetapan Bantuan Hukum di gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin. (12/06).

Adapun bantuan hukum tersebut berupa jasa hukum secara cuma-cuma. Artinya, pada setiap perkara yang dihadapi rakyat miskin dapat menikmati fasilitas bantuan hukum yang diakomodasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri.

Ketua Pansus Bantuan Hukum, Taba Iskandar mengatakan, dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dikatakannya, selama ini bantuan hukum belum menyentuh rakyat miskin. maka dari itu, Pemerintah Daerah perlu membuat perda bantuan hukum ini. Selanjutnya, penerima bantuan hukum adalah orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan. Ujar Taba.

“Untuk membahas dan meriset Ranperda tersebut, pansus telah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan materi tersebut juga dikonsultasikan ke Biro Hukum Mendagri.” katanya.

Dengan adanya Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun memberikan Apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada rekan DPRD yang telah bekerja keras dalam membahas Ranperda bantuan hukum tersebut hingga bisa disahkan menjadi Perda.

Ditambahkan Nurdin, setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah. maka dari itu, pentingnya Pemprov Kepri membuat Perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Jelasnya. (Djo).

 

Top