'

Pemko Akan Cabut Ijin Gelper Yang Melanggar Aturan

lis

H. Lis Darmansyah, SH, Walikota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, Kepritoday : H. Lis Darmansyah, SH, walikota Tanjungpinang memimpin rapat koordinasi terkait dasar hukum gelanggang permainan (gelper) mekanik/elektronik. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk meluruskan rumor yang beredar dimasyarakat tentang maraknya gelper yang disinyalir melakukan praktek perjudian.

Pemerintah Kota Tanjungpinang akan sangsi pencabutan ijin gelper yang menyimpang dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan atau ada indikasi perjudian didalamnya dan pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin bagi gelper yang terkena sangsi.

“Banyak laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya gelper yang berbau judi. Namun itu harus kita selidiki lebih dalam lagi. Bila memang menyalahi aturan, maka akan dikenai sanksi bahkan pencabutan ijin,” ujar Lis.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T dan PM) Kota Tanjungpinang, memang telah memberikan ijin gelper, namun didalam ijin tersebut tidak boleh ada transaksi berbentuk uang. Bila ini ditemui, maka akan segera ditindak.

BP2T dan PM akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan lurah untuk mengawasi gelper dan saling berkoordinasi untuk menertibkan gelper yang melanggar aturan yang telah ditentukan.

Tengku Dahlan, kepala BP2T dan PM Kota Tanjungpinang mengatakan telah mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) ijin gelper, namun hanya ada 4 (empat) yang beroperasi diataranya, e-zone di Swalayan Global, Jl. DI. Panjaitan, Star City Zone di Jl. Gambir, Max Zone Kompek Pinang Rasa Jl. Ir. Sutami dan Speed Zone Jl. Ir. H. Juanda.

“Sejauh ini ke 4 gelper tersebut masih berisi arena permainan anak-anak, namun akan tetap kita pantau apakah ijin yang diberikan dipergunakan sebagai mana mestinya,” ujar mantan sekdako Tanjungpinang ini.

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak akan mentolerir segala bentuk perjudian. Satpol PP bersama dinas terkait, camat dan lurah wajib melakukan razia di jam malam. Batas waktu yang diberikan untuk membuka gelper adalah sampai jam 10 malam. Lewat dari jam tersebut, wajib diberikan sangsi berupa peringatan dan teguran sampai kepada pencabutan ijin, karena semuanya telah dibuatkan aturannya.

Selain aparat pemerintah, kerjasama dari seluruh elemen masyarakat juga sangat diperlukan mengingat pemerintah tidak akan mampu mengawasi satu persatu sudut kota tanpa bantuan dari semua pihak, semua itu untuk kepentingan kota yang kita cintai. (indra/joko/hum).

Top