'

Paripurna Penyampaian SK Rekomendasi LKPJ Walikota Tahun 2017 dan Akhir Masa Jabatan Walikota

Tanjungpinang,Kepritoday.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang menyampaikan Surat Keputusan(SK) Rekomendasi terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan walikota Tanjungpinang,dalam Paripurna Istimewan yang di gelar pada hari Selasa(2/5) di ruang rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang,Senggarang.

Dalam Paripurna Istimewa yang di buka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjungpinang,Suparno ini di hadiri oleh beberapa pejabat yang berada di lingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang, diantaranya,Pj walikota Raja Ariza,Sekertaris Daerah,Riono dan juga beberapa kepala OPD yang berada dilingkungan Pemko Tanjungpinang.

Dalam Paripurna kali ini, dihadiri 16 anggota DPRD dari beberapa komisi yang ada di DPRD kota Tanjungpinang.

Ketua DPRD,Suparno yang memimpin rapat paripurnan kali ini menujuk,Petrus Sitohang sebagai anggota DPRD fraksi PDI-Perjuangan untuk membacakan SK LPKJ walikota tahun anggaran 2017 dan juga LKPJ akhir masa jabatan walikota Tanjungpinang.

Petrus Sitohang yang membacakan SK Rekomendasi kali ini, membacakan bahwa dari hasil analisis LKPJ tahun 2017,panitia khusus(Pansus) memberikan empat rekomendasi
Diantaranya,Pertama pihak Pansus melihat didalam LKPJ tahun 2017 halaman lV 1-1 dimana pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dinilai masih lemah dan belum mencapai target persenan pada tahun 2017 sebesar 69,78 persen.

Tidak tercapainya target ini,membuat pihak DPRD Tanjungpinang dapat mengupayakan target pencapaian yang telah ditetapkan.

Kemudian di poin kedua,Pansus melihat laju inflasi di kota Tanjungpinang belum mencapai target persenan yang telah di tetapkan dalam rencana kerja pemerintah kota Tanjungpinang yakni sebesar dua persen.maka dari itu DPRD Tanjungpinang meminta agar tim penanggulangan inflasi Tanjungpinang (TPID) untuk bekerja lebih maksimal dalam mengendalikan inflasi di kota Tanjungpinang.

Kemudian didalam poin ketiga, pihak DPRD Kota Tanjungpinang, menyoroti pengelolaan pembiayaan daerah yang dinilai belum baik,maka dari itu DPRD kota Tanjungpinang merekomendasikan agar kedepannya perencanaan penganggaran kedepan lebih baik lagi khususnya di tahun 2018, sehingga realisasi anggaran baik berupa capaian keuangan dan juga capaian fisik dapat tercapai agar tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Selanjutnya pada poin keempat untuk rekomendasi LKPJ walikota Tanjungpinang, DPRD Tanjungpinang memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah kota Tanjungpinang agar kedepannya dapat mengupayakan peningkatan yang konsisten dalam pengelolaan sektor pariwisata yang menjadi unggulan perekonomian di Tanjungpinang.”kedepannya kami harap Pemerintah kota Tanjungpinang dapat lebih serius mengembangkan destinasi wisata di kota ini,serta juga memperhatikan para pelaku-pelaku parawisata.salah satunya memberikan insentif bagi para pelaku pariwisata yang ada di kota ini”ucapnya.
Kemudian untuk LKPJ walikota Tanjungpinang akhir masa jabatan 2013-2018 pansus menyoroti enam persoalan diantaranya,kinerja TPID, ekspor,dinas kesehatan, perencanaan pembangunan, urusan pertanahan, Disduk Capil, statistik, komunikasi dan informasi,dan KKP dewan.

DPRD kota Tanjungpinang juga, merekomendasikan permasalahan perizinan, agar pemerintah kota Tanjungpinang dapat melakukan pengawasan dan juga penegak hukum yang tegas bagi para pelanggar yang bermain-main dalam permasalahan perizinan yang ada di kota Tanjungpinang

Setelah,di bacakan seluruh SK rekomendasi LKPJ walikota Tahun 2017 dan akhir masa jabatan walikota Tanjungpinang,2013-2018, kemudian seluruh SK rekomendasi LKPJ yang telah dibacakan langsung diserahkan oleh ketua DPRD kota Tanjungpinang Suparno, didampingi wakil ketua l Ade Angga dan juga wakil ketua ll Ahmad Dhani,kepada Pj walikota Tanjungpinang yang didampingi Sekretaris kota Tanjungpinang.
(M.Danu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *