LKPj Gubernur TA 2016 Dinilai Pansus Kurang Cermat

Ketua Pansus LPKj, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menggelar rapat paripurna istimewa terbuka dengan agenda laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) dewan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Gubernur Kepri tahun 2016 sekaligus penyampaian catatan strategis dan rekomendasi terhadap LKPj di ruang rapat utama kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (08/05).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua Risky Faisal dan dihadiri Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Turut hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri, Staf Ahli Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri beserta tamu undangan.

Ketua Pansus LPKj, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd, dalam laporan akhirnya menegaskan bahwa, dokumen LKPj Gubenur Kepri, TA 2016 disusun kurang cermat, sehingga menimbulkan banyak kekurangan yang harus disempurnakan.

“Kondisi tersebut sepertinya selalu berulang terjadi pada penyampaian dokumen LKPj yang sebelumnya. Perlu kita pahami bersama bahwa, dokumen LKPj merupakan pertangungjawaban atas perencanaan yang kita susun. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan, bukan sekedar formalitas belaka, tetapi harus benar-benar dipertanggungjawabkan baik secara pribadi, institusi, maupun kepada masyarakat atas kerja yang selama ini kita lakukan,” ingat Dewi.

Pansus berharap bahwa dalam penyajian dokumen LKPj dan dokumen apapun disusun secara cermat dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, menggunakan data dan informasi yang valid dapat dipertangungjawabkan, menjaga kesinambungan antar dokumen yang telah disusun, melaksanakan saran kritik sehingga tidak melakukan kesalahan yang berulang serta melakukan cek dan ricek untuk meminimalir kesalahan dalam penyajian.

Rekomendasi Pansus LKPj terdiri dari rekomendasi pada urusan wajib pemerintah daerah yakni pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan otonpmi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian.

Termasuk juga pemberdayaan masyarakat desa, urusan perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informasi, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi sumber daya mineral, pariwisata, kelautan perikanan, perindustrian dan perdagangan, penangulangan bencana daerah.

“Catatan-catatan strategis dan rekomendasi Pansus tersebut tentunya dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan penyelenggaran pemerintahan daerah kedepan. Di samping itu, Pansus LKPj telah menerima Pendapat-Pendapat Fraksi yang disampaikan terlampir dalam laporan ini, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan Pansus LKPj, dan dengan ini disampaikan juga kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar memberikan perhatian serius terhadap masukan-masukan dari Fraksi –Fraksi tersebut,” tutup Dewi. (red).