Legalisasi Aset Pemerintah, Pemko Tandatangani PKS Dengan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang

AQ8T1134

Penandatanganan PKS H.Lis Darmansyah, SH Walikota Tanjungpinang dengan Ir. Asmadi Adnan, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – Untuk memenuhi kebutuhan akan legalitas dan melindungi asset daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggandeng Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kepemilikan tanah asset Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan PKS dilakukan di Kantor Walikota, Senin (7/7) antara H.Lis Darmansyah, SH selaku Walikota Tanjungpinang dengan Ir. Asmadi Adnan, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Dikatakan Asmadi, selain melegalisasi asset pemerintah, perlu juga melegalisasikan asset masyarakat. Karena menurutnya masuarakat juga butuh kepastian hokum atas asset yang mereka miliki. “Legalisasi asset penting dilakukan bagi para pemilik lahan. Sebab, wilayah yang sudah termasuk dalam hutan konversi tidak dapat disertifikasi.” Ujar Asmadi. Lebih lanjut diungkapkan Asmadi, masih banyak tumpang tindih kepemilikan lahan sehingga sering terjadi sengketa. Dengan melegalisasikan asetnya, maka baik masyarakat maupun pemerintah memiliki kekuatan hukum atas assetnya.

Lis sendiri mengakui, masih banyak asset Kota Tanjungpinang yang belum disertifikasi, terutama sekolah. Saat ini asset tanah milik Pemko Tanjungpinang yang telah memiliki legalitas berupa sertifikat atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang hanya 11 aset dengan luas lahan 5,13 Ha. Saat ini, lanjut Lis, sedang dilakukan validasi atas lahan yang belum dilepas sehingga lahan tersebut belum bisa di sertifikasi.

Perjanjian kerjasama ini sendiri bertujuan untuk menertibkan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan nilai asset daerah bagi Pemko Tanjungpinang dalam memperoleh hak pakai atas tanah. Sementara itu, objek kerjasama ini adalah seluruh tanah asst Pemko Tanjungpinang yang tersebar di 4 kecamatan.

penandatanganan PKS ini disaksikan oleh sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 beserta camat dan lurah di Lingkungan Pemko Tanjungpinang. (djo/hum)