Kapolda Kepri Akan Menindak “ PUNGLI “ di Internal Jajarannya Sesuai Aturan Hukum

1
kapolda-kepri-brigjend-pol-drs-sam-budigusdian-mh-yang-di-dampingi-plt-akbp-erlangga-kabid-humas-polda-kepri-saat-di-acara-bakti-kesehatan
Kapolda Kepri Brigjend Pol Drs Sam Budigusdian MH yang di Dampingi Plt.AKBP Erlangga Kabid Humas Polda Kepri saat di acara bakti kesehatan

BATAM, Kepritoday.com – Adanya praktek pungutan liar (pungli) di pelayanan masyarakat menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Dia pun meminta Kejaksaan Agung, Kepolisian hingga Kementerian Hukum dan HAM menyelesaikan masalah ini.

” Saya minta dilakukan pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti Imigrasi, Lapas, pelayanan SIM, STNK, BPKP, SKCK, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Pastikan bahwa tidak ada praktik pungli disitu,” Kata Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016, seperti yang dilansir lampung pos).

Presiden RI Joko Widodo, meminta penegak hukum membuat terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian kasus. Mulai dari kasus korupsi, kasus pelanggaran hak asasi manusia, penyelundupan, kebakaran hutan dan lahan, serta narkoba.

Dalam rangka reformasi hukum, presiden juga ingin budaya hukum terus dibangun, penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas ditengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. Aparat harus menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional. Presiden bahkan mengancam akan mengawasi langsung kondisi pelayanan dilapangan.

Dalam kesempatan ini, ketika Kapolda Kepri, dimintai keterangan disela-sela acara Bakti Kesehatan yang digelar oleh Bidang Dokter Kesehatan (Biddokkes) Polda Kepri, pada Kamis, (13/10), terkait pemberantasan pungutan liar oleh presiden Jokowi, Kapolda Kepri, Brigjend Pol. Drs. Sam Budigusdian MH, dalam menanggapi hal ini, mengatakan, kita semua yang di pimpin pak Wakapolda sudah membuat tim internal maupun eksternal, kita bukan hanya membersihkan orang lain disitulah kita sedang memperbaiki dan sekarang di Kepolisian juga sedang melayani pelayanan publik yang di eksistensi oleh lembaga sertifikasi ISO untuk pelayanannya, tapi untuk simultannya juga sudah menyusun tim untuk menjalankan perintah presiden kita.

Saat di pertanyakan sangsi pungli yang terbukti  tersebut, Kapolda Kepri menjelaskan, bahwa saya kira di Polri itu sudah ada kalau yang melanggar disiplin, sidang disiplin kalau melanggar etika pelayanan publik kepolisian, kode etik di berhentikan kalau pidana maka dipidanakan,” Tuturnya singkat. (And)

 

Comments are closed.