'

Hasil Penilaian Kompetensi Tetap Dirangking

img-20161101-wa0006

Kepala Biro Humas dan Protokol, Heri Mokhrizal, Memaparkan Laporan Akhir Yang Disajikan Dalam Bentuk Makalah Sebagai Instrumen Penilaian Khusus Untuk Pejabat Eselon II

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, masih terus melakukan proses penilaian terhadap pegawainya. Salah satu penilaian tahap akhir adalah paparan yang disampaikan oleh Pejabat Eselon II yang dituangkan dalam bentuk tugas makalah yang mana dijadikan sebagai salah satu Instrumen dari penilaian. Pemaparan dilakukan selama dua hari, Selasa (1/11) dan Rabu (2/11) di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang.

Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, H. TS Arif Fadillah, memimpin langsung proses penilaian paparan makalah dari 38 total Pejabat Eselon II bersama 2 orang Penilai lainnya yakni Zamzami A Karim dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji dan Profesor Firdaus, M.Si dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) dan dua Profesor dari universitas ternama di Jakarta.

Arif, memastikan setiap pejabat eselon II yang mengikuti penilaian bidang tidak akan digugurkan oleh tim panitia seleksi (Pansel).

“Tidak ada sistem gugur. Hasil tes ini akan kami kemas dan kami berikan kepada Pak Gubernur sebagai pengguna. Tinggal Pak Gubernur yang tentukan mau pilih siapa. Yang jelas, kami tidak menggugurkan mereka,” ungkap Arif di sela-sela menguji para pejabat di ruang rapat Sekdaprov Kepri, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (1/11) sore.

Kendatipun demikian, tim Pansel tetap saja merangking 38 pejabat yang mengikuti penilaian bidang berdasarkan akumulasi nilai mereka. Nilai tersebut tidak akan diumumkan kepada publik melainkan diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan di dalam amplop.

“Pejabat itu sendirilah yang tahu hasil kemampuannya. Kalau dia merasa ada yang kurang, dia bisa memperbaiki lagi kemampuannya,” kata Arif.

Pada assestmen bidang tersebut, Arif dan empat anggota tim Pansel lainnya menguji kemapuan para pejabat eselon II. Variabel penilaian meliputi antara lain IQ, kemapuan kepemimpinan, bisnis dan managerial.

“Kami melihat kemampuan setiap pejabat sesuai bidang tugasnya. Bahkan ada profesor yang menanyakan kepada pejabat tertentu bagaimana dia dipindahkan ke bidang lain kalau dia tidak cocok di bidang tugasnya saat ini,” terang Arif.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Heri Mokhrizal, menyatakan dirinya membuat laporan akhir yang disajikan dalam bentuk makalah yang merupakan salah satu instrumen penilaian khusus untuk Pejabat Eselon II.

“Mengkaji lebih dalam terhadap fenomena yang terjadi di Kepulauan Riau khususnya diperlukan bagi para pemangku jabatan agar lebih peka dan tahu lebih mendalam tugas pokok dan fungsi yang diemban serta arah kebijakan,” ujar Heri.

Menurut Heri, saat ini Reformasi Birokrasi masih terus dilakukan, bagaimana lebih mendalamai peran dari Biro Humas Protokol dan Dokumentasi yang saat ini saya pimpin untuk membantu mewujudkan pembangunan di daerah. “Kita tahu semua harus sinkron antara RPJMD, Renstra, Renja dan kegiatan di SKPD, semua itu tujuan nya kembali untuk masyarakat,” lanjut Heri.

Heri melanjutkan bahwa dengan adanya assessment setidaknya dapat mengukur diri sendiri dan secara umum jika diterapkan secara konsisten akan menjadi sebuah persaingan yang sehat dalam mendapatkan orang-orang pilihan yang terbaik. Ia berharap kedepan dengan adanya assessment ini tujuan dari pemerintah dapat tercapai yakni memiliki aparatur yang kompeten, berwawasan serta berdedikasi dalam mendukung jalannya roda pemerintah.

“Dengan itu maka pelayanan yang diberikan dan dihasilkan untuk dirasakan masyarakat semakin baik dan bermanfaat,” tutup Heri. (RZA/Hm)

 

 

Top