Gathering bersama 38 Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat dan Daerah di Borobudur Hotel Jakarta

Sesi diskusi business gathering Kepala Pusat PDSI BP Batam Yuda Gunadi (kiri kedua); Wantiknas Garuda Sugardo; dan Manager security managemen siytem BP Batam James Leonardo

JAKARTA, Kepritoday.com – BP Batam gelar Business Gathering bersama 38 Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah di Borobudur Hotel Jakarta pada hari Rabu  (8/11).

Mengangkat tema “Peran BP Batam dalam rangka mendukung penyimpanan data instansi Pemerintah” kegiatan tersebut digagas sebagai upaya dukungan BP Batam terhadap program pemerintah sesuai Perpres nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan sistem elektronik.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam Yuda Gunadi menyambut baik kegiatan business gathering dilakukan pihaknya. Ia menyebutkan data centre sebagai penyimpanan dan pengolahan data kedepan adalah pilihan tepat bagi setiap instansi maupun koorporasi.

“kegiatan ini digagas untuk dapat meningkatkan sinergi diantara kementerian/lembaga pemerintah yang menjadi mitra kami untuk terus berkembang terutama dalam hal penerapan integrated  e-goverment berbasis IT,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan data center akan menjadi hal yang dibutuhkan untuk backup dan penyimpanan data seiring isu perkembangan teknologi global. Menurutnya dibutuhkan teknologi software kekinian seperti sistem komputasi cloud, performa security, dan skalabilitas jaringan dalam melayani segala kebutuhan dalam penerapan e-goverment.

“BP Batam berupaya menjadi solusi dalam kebutuhan digital pemerintah dengan segala fasilitas dimiliki seperti cloud computing, back up centre, training centre hingga SDM terampil,” ungkapnya.

Sementara itu Dewan TIK Nasional (Wantiknas) yang bertindak selaku narasumber, Garuda Sugardo menyampaikan penting bagi sebuah instansi memindai informasi-informasi dan data strategis ke dalam pusat data sesuai dengan dasar peraturan yang ada.

Sugardo menyebutkan, saat ini BP Batam memiliki data centre dimana merupakan salah satu data centre milik pemerintah yang memiliki kondisi terlengkap. Ia menjelaskan pasca moratorium pembangunan data center mengacu pada Perpres No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia bahwa data center BP Batam merupakan langkah tepat Pemerintah yang harus didukung bersama.

“Moratorium merupakan langkah tepat untuk berhemat dan melakukan efisiensi” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dengan adanya moratorium ini, negara bisa berhemat. “bila semua Kementerian dan Daerah melanjutkan membangun data center, maka akan terjadi pemborosan hingga mencapai 14 triliun rupiah. Data centre yang kita miliki saat ini sudah cukup memadai untuk dimaksimalkan fungsinya oleh K/L”, sambung Sugardo yang sudah malang melintang di dunia telekomunikasi di Indonesia.

Wantiknas menyarankan agar Indonesia memiliki sosok National Government Chief Information Officer (NG-CIO) yang salah satunya bertugas untuk menentukan langkah strategis TIK untuk pemerintahan serta menjembatani sektor bisnis dan teknologi. (*)

Sumber : Humas BP Batam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *