FPII Serukan Cabut Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers…!

3

JAKARTA, Kepritoday.com – Forum Pers Independent Indonesia (FPII) kelihatannya tidak mengendorkan gaungnya atas banyak peristiwa hukum yang menjerat wartawan diberbagai daerah. FPII menilai Dewan Pers sudah tidak bekerja secara independent dan tidak lagi membela kebebasan pers di negeri ini.

Hal tetsebut diatas diserukan Ketua Presidium FPII, Kasihhati. kepada anggotanya untuk bergerak menggelorakan seruan kepada semua insan pers untuk mendorong pencabutan Keputusan Presiden Joko Widodo (Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019). Jumat. (13/7).

Kasihhati merasa kaitan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden itu pertanda buruk, karena Dewan Pers bukan dibentuk oleh Pemerintah. Ia menduga dari Keppres itu dimanfaatkan oleh pengurus Dewan Pers periode 2016-2019 untuk meminta uang pemerintah melalui Kementerian Kominfo setiap tahunnya.
Padahal dulu, Dewan Pers memang murni tidak menggunakan uang negara, akan tetapi mampu bekerja melindungi para wartawan di seluruh Indonesia dari jeratan hukum pidana.
Begitu diketuai oleh Yosep Adi Prasetyo, yang notabene bukan dari orang-orang pergerakan wartawan, lanjut Bunda kasihhati, banyak wartawan yang dibui masuk penjara tanpa perlindungan apapun dari Dewan Pers.

“Penyempitan ruang kebebasan pers pun dapat dilihat dengan kasat mata, Dewan Pers memberikan batasan-batasan kepada penerbit media dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal. Contoh, dulu digaungkan harus berbadan hukum, setelah berjalan, dibuat lagi aturan harus memiliki modal. Lalu dibuat lagi harus memiliki Uji Kompetensi Wartawan untuk semua jajaran redaksi. Batasan-batasan itu dilakukan secara terus menerus. Ketika masyarakat mampu melaksanakan aturan, maka langsung dibredel lagi dengan aturan baru”, jelasnya.

Ia menduga bahwa ada peran serta Yosep Adi Prasetyo yang saat ini Ketua Dewan Pers untuk mempersempit ruang-ruang kebebasan pers di negeri ini.

Untuk itu ia menyatakan sikap untuk meminta Presiden Jokowidodo mencabut Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019. Ungkapnya. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.