DPRD Provinsi Kepri Gelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi

IMG_20160628_194141

DPRD Provinsi Kepulauan Riau Gelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda LPP APBD TA 2016

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda LPP APBD TA 2016 Dompak, Senin (27/06).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, SH, dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun dan Plt. Sekdaprov Kepri, Hj. Reni Yusneli, beserta jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Gubernur, Sekda dan SKPD mendengarkan pendapat fraksi-fraksi anggota DPRD diantaranya, dari partai PDI-Perjuangan, Golkar, Demokrat, Hanura, PKS, PPP, Gerindra, PKB dan Nasdem.

Di Fraksi Demokrat, Surya Makmur Nasution, dalam penyampaian pandangan fraksi mengatakan, LPP APBD penting untuk dilakukan, karena, untuk mengevaluasi pembangunan di Provinsi Kepri dengan mengunakan angaran tahun 2015.

Lebih lanjut dikatakannya, catatan penting yang disampaikan saat pandangan fraksi, agar dapat Dijadikan bahan evalusai dan ditindak lanjuti sebagai mana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Fraksi Demokrat juga memberi tiga catatan penting terkait terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun angaran 2016.

Pertama, Memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang telah mencapai prestasi dalam pelaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Surya juga mengingatkan, pemerintah Provinsi Kepri tidak hanya dari standar pemerintahan, namun kedepan standar administarsi pemerintahan harus diiringi dengan standar kerja.

Kedua, Fraksi Demokrat juga menyoroti pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), karena pada dua tahun terakhir mengalami penurun sangat drastis, menurutnya penurunan ini mempengarui kinerja angaran yang telah disetujui.

” Defisit anggaran ini perlu perhatian bersama. Kepri masih banyak sumber yang bisa di gali sebagai penopang pendapatan,” Ungkapnya.

Ketiga, fraksi Demokrat juga meminta kejelasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 yang sesunguhnya, Karena Fraksi Demokrat mendapatkan laporan PAD, mengalami penurunan.

Secara garis besar anggota DPRD menyampaikan pandangannya terhadap pemerintah, bahwa pemerintah harus bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan sehingga bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Serta meminta pada pemerintah daerah untuk lebih fokus lagi, yakni dengan memperkuat program-program kerja anti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Secara umum pendapat fraksi-fraksi hampir sama dengan pokok permasalahan yang ada, dan pihak DPRD menyampaikan Ranperda yang ada sekarang ini secepatnya akan dijadikan Perda. (****)

Top