SKB terdiri atas enam butir. Menag Maftuh Basyuni didampingi Mardiyanto dan Hendarman Supandji di Kantor Menag, Lapangan Banteng, meminta kepada warga Ahmadiyah tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia.

Ahmadiyah juga dilarang melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu (Islam), yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Ahmadiyah juga diingatkan menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. Penyimpangan tersebut berupa penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Bagi penganut Ahmadiyah yang tidak mengindahkan dua butir peringatan di atas, dikatakan Maftuh, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati tidak ada klausul pembubaran Ahmadiyah, SKB tersebut cukup telak meng-“KO” Ahmadiyah. Karena ada sanksi hukum bila melakukan kegiatan yang menyerupai ajaran agama Islam.

FUI: Presiden Harus Keluarkan Kepres Pembubaran Ahmadiyah
Berkenaan dengan penerbitan SKB tiga menteri tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah, anggota Dewan Dakwah Forum Umat Islam (FUI) Mursalim menyatakan bahwa pemerintah harus menindaklanjuti SKB tersebut dengan mengeluarkan kepres tentang pembubaran Ahmadiyah.
 
"Kita tidak merasa puas dengan SKB ini, tapi jika presiden mengeluarkan kepres pembubaran Ahmadiyah kami akan merasa sangat puas.," ujar Mursalim

Mursalim menyatakan bahwa desakan pembubaran Ahmadiyah merupakan keinginan seluruh umat Islam, sebab ajaran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam.

“Kami akan mengerahkan massa FUI dan meminta presiden mundur jika tidak mengeluarkan kepres pembubaran Ahmadiyah,” tambahnya. [rm/yat/jhs]

Berita terkait:

• SKB 5 Menteri Tak Laku di Bata
• Apindo Tolak SKB 5 Menteri
• Pekerja Demo Tolak SKB 4 Mente
• Daerah Diminta Terapkan SKB Em
• Tak Lulus UN, Juni Ujian Lagi