Jakarta (BCZ) Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono diminta tak terpancing dengan manuver politik sejumlah purnawiran pimpinan parpol dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Harapan ini disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid yang mewakili sembilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kepada wartawan Usman yang mewakili Imparsial, HRWG, IDSPS, PBHI, INFID, ELSAM, YLBHI dan ICW, Selasa (18/3) sore ini menanggapi pernyataan Juwono usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Kababinkum TNI Laksda Henry Willem.

Dalam pertemuan tersebut Juwono menyatakan telah disepakati untuk menghimbau para purnawirawan agar tidak memenuhi panggilan Komnas HAM dalam penyelidikan kasus HAM masa lalu.

"Juwono harus berhati-hati. Jangan sampai dijadikan bemper politik Wiranto dan kawan-kawan. Mereka berkepentingan untuk memuluskan ke Pemilu 2009," kata Usman.

Menurut Usman, saat ini para purnawirawan di parpol yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu memang cenderung terancam dengan gerak penuntasan kasus HAM.

Ia mencontohkan adanya respon positif dari Mabes TNI terhadap Komnas HAM untuk terus melanjutkan penyelidikan HAM masa lalu. Dilanjutkan pencopotan Kemas Yahya Rahman sebagai Jampidsus yang berdasarkan catatan Kontras memang tidak concern terhadap penuntasan kasus HAM.

"Ditambah keputusan MK tentang pengadilan HAM serta pembentukan tim penyelidikan Kejakgung untuk pelanggaran HAM masa lalu. Jelas purnawirawan itu terancam semua," tandas Usman.

Direktur Operasional Imparsial Poengky Indarti menyatakan pernyataan menhan menunjukkan dirinya menebalkan diri sebagai palang pintu yang menghambat pencari keadilan.

"Komnas HAM itukan tugasnya dilindungi UU, termasuk untuk tugas penyelidik bukti kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kolega sendiri di pemerintahan justru diserah Menhan," tegas Poengky.

Karena itulah, Poengky mewakili LSM meminta Presiden SBY untuk bersikap tegas dengan menindak Menhan Juwono yang berusaha melindungi pelaku pelanggaran HAM. Mereka juga mendesak Komnas HAM untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap Menhan Juwono atas dugaan menghalangi proses hukum serta pengungkapan keadilan.

"Sedang untuk Kejaksaan Agung, kami meminta untuk tidak berhenti dan terus melanjutkan proses hukum yang sesuai aturan," jelasnya. (Rmnews/dwi)i