Penempatan perempuan bukan pada nomor urut satu (nomor jadi), menjadi bukti bahwa sulitnya perempuan masuk ke legislatif pada tahap awal ini sudah terlihat.

Pengurus Kaukus Perempuan Politik (KPPI) Kota Batam, Rosmiati menyebutkan, saat ini sebagian besar partai di kota Batam menempatkan perempuan tidak di nomor satu. Dalam UU No.31/2002 tentang Parpol dan UU No.12/2003 tentang Pemilu dipaparkan bahwa kesetaraan jender dapat dicapai. Caranya, dengan peningkatan jumlah perempuan di parpol dan legislatif.

”Sistem nomor urut tetap menjadi prioritas. Kalau bukan nomor satu, tentu suaranya akan lari ke nomor lain. Hasilnya, lagi-lagi kuota 30 persen perempuan di parpol dan legislatif hanya isapan jempol semata. Krisis perempuan di legislatif akan terulang lagi. Ini juga dikeluhkan organisasi perempuan lain di Kepri ini,” paparnya.

Perlu diketahui, tambah Rosmiati, tokoh perempuan di tengah masyarakat sudah berkurang semangatnya terjun di Pemilu 2009. Penyebabnya, di samping rendahnya keinginan parpol memberikan nomor jadi untuk perempuan,  juga masih kurang kompaknya kaum perempuan menggolkan kaum mereka sendiri ke kursi legislatif.

Menurut Rosmiati, perempuan di kota/kabupaten di Kepri ini jumlahnya lebih banyak dari kaum lelaki. Terjadi banyak persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggunaan narkoba, kasus pelacuran, perdagangan anak di bawah umur. Umumnya, yang menjadi korban adalah kaum perempuan.

Secara moral, yang lebih merasakan persoalan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Pertanyaannya. Kenapa kaum perempuan tidak berjuang meloloskan sebanyak-banyaknya kaumnya duduk di legislatif. Jangan sampai lagi terjadi, perempuan mengeluh karena aspirasi mereka kurang didengar di dewan.

”Kalaupun periode 2004-2009 ada legislator perempuan. Jumlahnya sangat sedikit. Tidak mencapai satu fraksi. Mereka selalu kalah dalam suara. Dampaknya, aspirasi untuk perempuan jadi tersumbat,” ujar Rosmiati. (BP/sta)