Buruh ini, berasal dari daerah Galang Baru, Rempang Cate, Pulau Air, Temoyong, Dapur 3, Dapur 6, Dapur 12, Monggok, dan Pulau Lengkeng.

Mereka menuntut agar dapur arang diperbolehkan beroperasi kembali, dengan alasan hanya itu matapencarian mereka. ”Kami sudah (menekuni) usaha  ini puluhan tahun,” ujar seorang ibu, Komariah yang didampingi ayahnya yang juga buruh dapur arang, Bunangin.
Dalam satu hari, setiap buruh mendapat masukan Rp30-50 ribu. Selain memang perintah penutupan turun dari pusat, pendapatan warga sekitar ini juga menjadi alasan Pemko Batam menggalakan penertiban pembuatan arang.

Saat ini saja, Dinas Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam mencatat, ada 300 dapur arang tersebar di sejumlah pulau di Batam.  Jumlah terbesar berada di daerah Galang yaitu sebanyak 200 dapur. Satu dapur, rata-rata membutuhkan bakau sekitar 2-2,5 ton per  bulan.

Dikatakan salah satu buruh dapur arang di Temoyong, Abdul Razak, untuk satu ton bakau berarti terdiri dari 300 batang bakau dengan panjang 2-3 meter dan radius tak kurang dari 10 sentimeter. Artinya, dalam satu bulan, dapur-dapur arang ini bisa menghabiskan 600-750 ton bakau atau sekitar 180 ribu-225 ribu batang bakau.

”Padahal luas hutan bakau kita hanya lima hektare saja,” ujar Kepala Dinas KP2K Suhartini menanggapi keterangan buruh dapur arang dalam aksi unjuk rasa menuntut agar Pemko meninjau kembali perintah penutupan dapur arang, kemarin.
”Warga sekitar yang keselamatannya tidak sadar terancam,” tambah Suhartini didampingi Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, menyambut perwakilan buruh dapur arang.

Namun para buruh berpikiran lain. Menurut mereka, jika Pemko tidak membuka lagi dapur arang, sama artinya Pemko menyita hak anak-anak mereka untuk sekolah. Selain itu, sambung perwakilan buruh Ahmad Sulaiman, jika satu keluarga punya 5 anggota keluarga dan satu dapur memakai 10 tenaga kerja, maka akan ada 15 ribu orang yang bakal terlantar. ”Hanya ini pekerjaan kami. Kalau mau jadi nelayan atau petani, kami tak punya alatnya,” katanya.

Bahkan mereka mengancam jika Pemko tak mengambil kebijakan memperbolehkan dapur beroperasi kembali, angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Begitu pula kriminalitas di daerah hinterland. ”Pada prinsipnya, jika memang penutupan dapur arang merupakan aturan pusat, carikan kami alternatif matapencarian,” ujar Sulaiman.

Menjawab ini, Syamsul Bahrum mengatakan, saat ini Pemko tidak dapat memberikan keputusan apa-apa selain akan menghimpun masukan dan keluhan buruh. Selanjutnya, masalah ini akan dibawa ke Wali Kota untuk diteruskan ke pusat. Hanya saja, sebagai ancang-ancang rencana jangka pendek, Pemko akan mengupayakan agar arang yang sudah terlanjur jadi, dapat dijual.

”Dan, kalau pun nanti ada kelonggaran dapur arang tetap dibuka sampai ada alternatif pekerjaan, jumlahnya tak akan sampai 300. Bahkan terus dikurangi,” katanya.

Untuk keperluan penggantian matapencarian ini, Pemko meminta agar buruh menyerahkan data buruh berikut data keluarga masing-masing. (ary)