(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Rencana kenaikan tarif listrik di Kota Batam terus menarik untuk dibahas karena adanya pihak-pihak yang merasa seperti pahlawan bagi kelompok yang dibelahnya. Sayangnya dalam tataran umum, mereka bukan berpatokan pada kepentingan rakyat karena listrik termasuk yang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mereka yang berdebat hanya mengatasnamakan rakyat demi kepentingan kelompok pengusaha dan PLN itu sendiri.

Pembelaan itu memang akhirnya juga memunculkan image siapa yang protes dan dibayar oleh siapa. Bagaimana mereka mencoba menganalisa dengan benar jika keberangkatan perjuangan itu bukan sesuatu yang murni membela kepentingan hajat hidup rakyat. Tulisan ini sekaligus menanggapi tulisan saudara M. Kusbi di Batam Pos tanggal 16 September 2008, yang tiba-tiba menjadi aktivis Kajian Energi dan Sumber Daya Alam di Batam.

Terus terang selama ini kita belum pernah mendengar adanya lembaga Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya Alam di Kota Batam, sehingga ketika lembaga ini tiba-tiba muncul jelas menimbulkan sejumlah pertanyaan untuk siapa didirikan. Sama juga pertanyaan saudara M Kusbi tentang LSM sejati dengan LSM ”Jasa’, bahkan sejumlah aktivis LSM maupun OKP bertanya siapa M Kusbi yang menggebu-gebu membela rencana kenaikan tarif listrik PLN Batam.

Menurut hemat saya, lembaga kajian terhadap suatu disiplin bidang tertentu, sama juga keberadaan suatu lembaga riset. Artinya, ketika aktivis lembaga tersebut hendak mempublikasikan sesuatu tentu merupakan hasil riset, penelitian atau survey, bukan opini pribadi dengan atas nama lembaga. Untuk itu, kami hanya sekadar mengingatkan terhadap diri kita masing-masing, bahwa sebelum kita menilai kinerja suatu lembaga orang lain kita lihat dulu diri kita berada di posisi mana?

Saya tidak bermaksud berpolemik tentang pemaknaan lembaga-lembaga ini tapi semua itu memang perlu diluruskan sehingga kritik dan pandangan apapun tidak boleh menyinggung atau menyudutkan pihak lain. Subtansi yang ingin kita uraikan adalah rencana kenaikan tarif listrik PLN Kota Batam, rekomendasi persetujuan naik dari unsur pimpinan DPRD Kota Batam, berkembangnya isu suap dan implikasi politik menjelang pemilu 2009 nanti.

Gerakan penolakan dipandang dari sudut manapun akan tetap berada dalam posisi menang karena kanikan apapun baik listrik, air atau BBM jelas akan mempengaruhi kenaikan biaya produksi suatu perusahaan dan biaya hidup masyarakat. Persoalannya yang terpenting melihat alasan kenaikan tarif listrik PLN Batam itu diutarakan secara tulus, terbuka dan transparan tidak.

Ada beberapa persoalan mendasar dari polemik ini yang perlu diuraikan. Pertama: saya tidak habis pikir dari mana saudara Kusbi menyatakan bahwa investasi untuk membuat sebuah pembangkit listrik diperlukan dana sekitar  40 miliar dolar AS (setara Rp400 triliun), dan angka ini belum termasuk pembuatan transmisi dan gardu induk yang bisa mencapai setengah investasi dana pembangkit. Coba bandingkan dengan rencana PLN Pusat yang akan membangun 35 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yakni 10 proyek di Jawa dan 25 di luar Jawa untuk menghasilkan listrik sebesar 10.000 MW. Untuk total investasi tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp72 trilun, yakni dana pembangkit Rp57 triliun dan Rp15 triliun untuk jaringan transmisi pendukung. Jadi angka 40 miliar dolar AS yang disebutkan kusbi itu dari mana asalnya? 

Kedua: PLN Batam melalui humasnya, Ade Sulistiani juga tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian Rp63 miliar setiap tahun. Benarkah? Persoalannya, dengan kondisi keuangan PLN Batam yang terus merugi itu, PLN beberapa kali melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagi-bagi sembako kepada kelompok masyarakat, menyantuni anak yatim, membantu program sosial yang sedang dilaksanakan Pemko Batam, dan kegiatan sosial lainnya.

Hal ini tentu menjadi situasi yang kontradiksi, CSR wajib dilaksanakan perusahaan dengan mengambil sekian prosentase keuntungan usaha bukan kondisi yang dipaksakan. Jika PLN Batam terus merugi teriring kenaikan tarif gas, bagaimana PLN berlaku seperti dewa penolong bagi kaum miskin, anak yatim dan kegiatan sosial lainnya. Atau PLN sengaja bertindak seperti malaikat dengan memaksakan melaksanakan CSR itu, padahal sebenarnya semua itu dilakukan hanya untuk menarik simpati dan menutupi maksud ‘jahat’ hendak menaikkan tarif listrik yang justru menjerumuskan kehidupan masyarakat?

Untuk mencari benang merah dari kemelut rencana kenaikan tarif listrik maka sepatutnya kita mencoba melihat kondisi yang sebenarnya, bagaimana kondisi keuangan – pembangkit PLN Batam saat ini. Untuk melihat kondisi keuangan PLN Batam yang sebenarnya maka perlu dilakukan audit independent apakah perusahaan itu rugi atau untung. Masalahnya, untuk mendatangkan auditor independent diperlukan biaya yang cukup mahal Rp300 juta sampai Rp500 juta. Siapa yang akan menanggung biaya tersebut sebab tidak ada auditor publik yang mau bekerja secara gratis?

Sementara bagaimana kondisi pembangkit PLN Batam saat ini? Terlepas dari itu sejumlah persoalan telah melilit PLN Batam terkait generator pembangkit yang sering bermasalah karena dugaan kualitas mesin yang dibeli PLN beberapa tahun lalu bukan ”barang baru” tapi ”mesin bekas” dari China, sehingga ketika digunakan sering bermasalah. Akibatnya arus listrik di Kota Batam sering mengalami  pemadaman.

Dengan kondisi tersebut, PLN Batam menghadapi tekanan untuk terus menjaga kondisi aliran listrik agar tetap stabil sebab seringnya pemadamanan listrik akan mempengaruhi dunia investasi. Untuk itu, PLN merencanakan akan membangun Pembangkit Listrik dengan bahan bakar batu bara yang berlokasi di Tanjung Kasam – Punggur – Kota Batam.
   
Konspirasi
Rencana kenaikan tarif listrik PLN Batam menyangkut sejumlah aspek, yang alasannya terlalu dibuat-buat, dan menjadi konspirasi kepentingan para aparat pemerintah dan PLN sendiri. Dalam analisa kami menemukan beberapa persoalan mendasar kenapa PLN Batam minta kenaikan tarif listrik.

Yakni, bahwa PLN Batam membutuhkan dana yang sangat besar triliuan rupiah dengan mengajukan kredit ke bank, sementara kreditnya di bank untuk pembiayaan pembangunan pembangkit tersebut tidak disetujui jika neraca keuangan PLN Batam tidak dalam grafik kenaikan yang tinggi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dana investasi yang besar dan agar bank berkenan menyetujui/mencairkan kredit maka PLN Batam harus melakukan kenaikan tarif listrik.

Artinya PLN, tidak punya modal untuk bisnis sehingga untuk memenuhi ketentuan kredit perbankan maka PLN Batam harus menaikkan tarif listrik. Masalah ini PLN yang tidak pernah bersikap terbuka dan transparan kepada masyarakat. PLN justru berputar-putar mencari alasan untuk menaikan tarif dengan sejuta kebohongan yang menutupi kondisi PLN Batam yang sebenarnya, bagaimana kondisi mesin maupun keuntungan usahanya. ***