Angkutan bagi para pemudik untuk merayakan Natal terancam karena kapal Kelud harus naik DOK |
 |
Today's Must-Reads
Editorials
Mendengar janji penghapusan PP 63, Importir rame-rame daftar ulang ke BC
Penurunan harga BBM dinilai oleh anggota Dewan harus diiringi dengan penurunan tarif angkutan | |
|
Pusat Kurang Perhatikan Perbatasan |
|
Senin, 22 September 2008 | 10:40:07 |
|
Infrastruktur Perlu Rp 4 Triliun, Hanya Dianggarkan Rp 100 M
SAMARINDA - Salah satu kendala penjagaan perbatasan
Indonesia-Malaysia adalah minimnya infrastruktur menuju wilayah
perbatasan. Infrastruktur di wilayah Indonesia berbeda 180 derajat jika
dibandingkan dengan yang dibangun Negeri Jiran di wilayah mereka yang
dekat perbatasan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil
Kalimantan Timur Husinsyah membenarkan kondisi itu. Persoalan mendasar
adalah dana pembangunan.
Menurut dia, infrastruktur menuju dan
dekat perbatasan berstatus nasional. "Dengan demikian, pembangunannya
harus mendapatkan dukungan dari APBN," jelasnya.
Menurut
Husinsyah, sangat berat bagi Kaltim jika harus menanggung sendiri
pembangunan infrastruktur di wilayah dekat perbatasan. Dia menjelaskan,
panjang jalan dari ibu kota Kaltim di Samarinda menuju titik perbatasan
dengan Malaysia adalah 1.231 km.
Sebagian besar kondisinya rusak
berat. Di ruas Bontang-Sengata, misalnya, ada sekitar 63 km bagian
dengan kondisi sangat memprihatinkan. "Saat hujan, menjadi kubangan
lumpur. Sering ada truk atau bus yang harus diderek karena terperosok,"
paparnya.
Dari Sengata menuju Tanjung Redeb, kondisi akses
sepanjang 415 km lebih memprihatinkan. Ketika cuaca kurang bersahabat,
pengemudi harus menunda perjalanan dan menginap.
Ungkapan senada
disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Kaltim Syaiful Teteng. Menurut
dia, panjang jalan memang sudah lumayan. Namun, kondisi dan
perawatannya memprihatinkan. "Dukungan APBN (untuk pemeliharaan jalan
itu, Red) sangat minim," terangnya.
Perbaikan yang bisa
dilakukan saat ini lebih bersifat tambal sulam. Ketika satu ruas
diperbaiki, ruas lainnya rusak. Parahnya, dana yang disediakan tidak
sebanding dengan kerusakan jalan tersebut. "Tidak pernah tuntas,"
ucapnya.
Dia berharap pemerintah pusat menaruh perhatian pada
kondisi infrastruktur di perbatasan tersebut. Kalau harus ada proyek
pembenahan, diharapkan dilakukan secara utuh. "Kalau paket proyeknya
kecil-kecil, kapan selesainya? Kerjaan nggak akan selesai," tambahnya.
Kalau
selama ini proyek pembangunan jalan berupa paket, disesuaikan dengan
jumlah dana, diusulkan pengerjaan dilakukan dengan program khusus.
"Misalnya, program pembangunan ruas jalan Bontang-Sengata.
Pembangunannya dilakukan sekaligus, baru pembayaran kepada kontraktor
dilakukan bertahap, disesuaikan anggaran," bebernya.
Syaiful
menegaskan, janji pemerintah pusat memperhatikan pengembangan kawasan
perbatasan tidak kunjung terbukti. Faktanya, alokasi anggaran
pembangunan sarana prasarana jalan kawasan perbatasan sangat minim.
Menurut
dia, pembangunan jalan di kawasan perbatasan membutuhkan dana tidak
kurang dari Rp 4 triliun. "Tetapi, dari kas pemerintah pusat hanya Rp
100 miliar, itu pun cuma terjadi tiga tahun terakhir," sambungnya.
Dikatakan,
Pemprov Kaltim sebenarnya sudah membangun 430 km jalan penghubung
trans-Kalimantan antara Malinau-Simenggaris. Selain itu, ada rencana
pembangunan jalan perbatasan 500 km yang menghubungkan Malinau-Nunukan.
Juga, ada empat daerah perbatasan yang menjadi target
pembangunan perbatasan, yakni Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan
Nunukan. Namun, semua rencana tersebut terkendala biaya. (eff/jpnn/ruk)
|
| |
|
Internasional
-
Rio de Jeneiro (BCZ) Pemerintah Brasil telah mencapai kesepakatan
dengan Pemerintah Pakistan untuk menjual 100 rudal mereka ke Pakistan.
Mumbai (BCZ) India terus berusaha mengungkapkan siapa di balik
teror Mumbai. Dini hari kemarin WIB (2/12), New Delhi merilis daftar
teroris most wanted alias paling dicari. Daftar tersebut diserahkan
kepada High Commissioner Pakistan karena India tetap yakin bahwa negara tetangga mereka itu... |
Real Estate
-
Perumahan Bukit Surya Indah (BSI) Residence yang dibangun PT Putera
Karyasindo Prakasa (PKP), membuat program khusus selama Ramadan. Bagi
konsumen yang membeli rumah di BSI, akan diberikan ketupat BSI senilai
Rp 10 juta. Menariknya, untuk mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR),
konsumen cukup... BATAM —Ketatnya bisnis properti di Batam, membuat pengembang
dituntut kreatif untuk memasarkan produknya. PT Kurnia Djaja Mukmur
Abadi misalnya, membebaskan biaya legalitas kepemilikan rumah untuk
konsumennya yang membeli rumah di Kurnia Djaja. Saat ini, Kurnia Djaja
sedang menjual... |
|
|
