Kemarin, empat anggota BK Jasarmen Purba, Didi Suryadi, Ghani Hasyim, dan Kholiq Widiarto, mengadakan pertemuan di ruang BK lantai II DPRD, sejak pukul 11.00-12.15 WIB.

Didi menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan rutin BK. Namun juga langkah BK menyikapi isu yang dilontarkan Nardi di media. ”BK serius merespon isu tersebut,” kata Didi usai rapat tertutup. Ia mengakui, sebelumnya, baik di tingkat Komisi atau pun Fraksi, tidak satu pun anggota BK yang mengetahui isu ini.

Keempatnya kompak mengaku baru tahu dari pemberitaan di media. Hingga saat ini pun, BK belum tahu apa barang bukti kasus ini. Nardi sendiri pernah mengakui tak mudah membuktikan hal ini. Pasalnya, uang yang diterimanya, adalah uang gelap yang diserahkan secara langsung dan tanpa bukti kuitansi penerimaan. Bagaimana jika nanti tidak ada barang buktinya?

”Kita tidak bicara ‘andai’. Yang jelas Saudara Nardi harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya,” tegas Didi.
Namun, sepintas pernyataan BK terdengar ‘meyakini’ apa yang diucapkan Nardi bukan omong-kosong. Hal ini diucapkan Didi di hadapan sejumlah wartawan. ”Masa iya, seorang anggota legislatif mau bicara (sesuatu) yang maya,” katanya seolah meminta persetujuan  balik kepada wartawan.

Beberapa kali selama pertemuan berlangsung, tampak Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Amiruddin Dahat dan Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aris Hardy Halim sempat terlihat hendak masuk. Setelah pergi dan datang lagi, barulah Aris benar-benar masuk ke ruang pertemuan BK tanpa Amiruddin. Amiruddin datang, sesaat sebelum rapat usai. Namun keduanya tidak mengatakan banyak hal dan menyarankan menanyakan ke BK saja.

BK meyakinkan kedatangan dua legislator PKS ini hanya bertanya kapan rekan mereka Nardi dipanggil untuk diperiksa. Didi dan Jasarmen menegaskan, sama sekali tidak ada pendekatan khusus apalagi tekanan. ”Kita (BK) konsisten,” tegas Didi.

Termasuk diambilnya langkah pemanggilan Nardi. Ini, kata Jasarmen, adalah murni inisiatif BK, bukan ada permintaan atau desakan dari siapapun. ”Kalau ada permintaan dari pihak lain, namanya sudah intervensi,” kata Jasarmen meluruskan.

Soal pemangilan Senin nanti, akan dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kalau-kalau dari keterangan Nardi nanti, bakal merembet ke nama lain. Namun Kholiq menegaskan, bukan berarti BK menutupi kebenaran. ”Kan bisa saja keterangan Nardi melebar kemana-mana. Ini yang harus kita jaga demi keamanan yang bersangkutan juga,” katanya.

Sesuai mekanisme, hasil kerja BK akan dilaporkan ke pimpinan. Termasuk jika nanti kasusnya harus dibawa ke pihak hukum. ”Mekanismenya, bisa saja diserahkan ke pihak hukum, tapi melalui pimpinan,” tukasnya.

Nardi Diminta Mengalah
Sementara itu, Rabu (17/9) petinggi PKS Kota Batam menggelar pertemuan di kantor DPD PKS di Sukajadi, guna menyikapi pernyataan Nardi. Informasi yang diperoleh Batam Pos  menyebutkan, PKS melalui fraksinya di DPRD Batam meminta Nardi untuk meralat pernyataanya. ”Pernyataan Nardi itu dianggap oleh partai tidak benar,” kata sumber Batam Pos.

Humas PKS Batam Priyanto yang dikonfirmasi kemungkinan PKS ”mengorbankan” Nardi dengan memintanya meralat pernyataannya di media mengatakan, belum mengetahui secara persis.

”Kebetulan semalam saya ada pertemuan di tempat lain, jadi saya tak tahu hasil pertemua itu, termasuk soal skenario itu,” ujarnya.
Namun, Priyanto membenarkan kalau Rabu malam petinggi PKS menggelar pertemuan di DPD PKS Batam untuk menyikapi pernyataan Nardi di media.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi IV Muhammad Nardi yang juga mantan anggota Komisi III DPRD Kota Batam mengaku menerima uang Rp25 juta dari hasil rekomendasi yang kajiannya dibuat Komisi III tahun 2005. Saat itu, Dewan setuju kenaikan tarif listrik sebesar 20 persen.
Dihubungi melalui telepon genggamnya, Nardi mengaku tak bisa berkomentar. ”Saya lagi sakit. Maaf ya,” tulisnya dalam pesan singkatnya kemudian. ***