Ternyata, pada salah satu mata anggaran dicantumkan masing-masing anggota mendapatkan Rp250 juta.

”Jangan salah penafsiran dulu terhadap uang Rp250 juta tersebut. Karena, uang tersebut tidak ada satu pun anggota dewan yang menerimanya secara bulat-bulat,’’ ujar Ketua Komisi B Bidang Anggaran, Jhon Abrsion.

Menurut Jhon, dana sebesar itu memang dianggarkan untuk anggota dewan. Tapi, bukan untuk dibagi-bagi dan masuk ke kantong pribadi. Melainkan, dana tersebut dianggarkan untuk kepentingan politis anggota dewan. Bahkan, Bupati juga tidak terlepas dari kepentingan politis sesuai dengan jabatannya.

”Dengan kata lain, uang tersebut oleh anggota dewan digunakan untuk menyalurkan janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat, khususnya pada saat anggota dewan melakukan reses beberapa kali yang belum terealisasikan,’’ ungkapnya.

Menurut Jhon, sudah tiga kali dewan melakukan reses guna menampung aspirasi masyarakat. Umumnya warga mengeluhkan soal pembangunan. Masukan ini banyak yang belum terealisasikan. Kebetulan pada APBDP tahun ini baru dapat direalisasikan.

”Rp250 juta itu disalurkan dalam bentuk proyek ke pemerintah. Bahkan, tidak semua anggaran Rp250 juta tersebut dihabiskan. Ada yang hanya menggunakan Rp100 juta. Yang penting janji politis kita ke masyarakat dapat direalisasikan,’’ terangnya.

Sekali lagi, tambah Jhon, anggaran Rp250 juta ini bukan dalam bentuk nyata diterima oleh anggota dewan. Tapi, dalam bentuk sebuah proyek pembangunan untuk masyarakat dengan batasan maksimal tiap-tiap anggota dewan hanya boleh mengusulkan sebesar Rp250 juta. Kalau lebih tidak boleh, sedangkan berkurang lebih baik. (BP/san)