|
Mega dan Jusuf Kalla Saling Menyalahkan |
|
Selasa, 26 Agustus 2008 | 12:11:38 |
|
Seputar Penjualan Gas Murah ke Cina
Jakarta (BCZ) Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla saling
tuding paling bersalah terhadap kasus penjualan gas alam murah dari
Lapangan Tangguh ke Provinsi Fujian, Tiongkok.
Alasan Megawati adalah pada saat transaksi, Kalla menjadi anggota kabinet Presiden Megawati yakni menjadi Menko Kesra.
"Bilang sama Pak Kalla, dia juga ada di situ bersama SBY," kata Mega di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Tudingan itu dijawab Jusuf Kalla dengan menuding kembali. Kalla menolak disuruh bertanggung jawab atas penjualan gas dengan harga murah dikarenakan perundingan hanya dilakukan kedua pemimpin negara, yakni Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Tiongkok Jiang Zemin.
"Kami tidak ikut berunding," katanya.
Menurut Kalla, negosiasi itu dipimpin langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sedangkan anggota kabinet tidak ada yang tahu dalam penentuan harga gas yang berlaku flat selama 25 tahun itu.
"Yang menentukan siapa, sama sekali kita tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Saya ulangi, pemerintah (kabinet) saat itu sama sekali tidak tahu," tandas Kalla.
Sebelumnya, gugatan terhadap obral gas dari lapangan Tangguh ke Provinsi Fujian tersebut pertama dilansir Kalla setelah bertemu Utusan Khusus Perdagangan dan Investasi Kerajaan Inggris Pangeran Andrew beberapa waktu lalu.
Ketika itu, Kalla menyentil harga gas Tangguh yang lebih kecil daripada kontrak ekspor gas Bontang ke Jepang atau kontrak ekspor gas Tangguh ke Korea dan Meksiko. Akibat kontrak gas yang rendah, porsi pendapatan BP, operator lapangan Tangguh, juga kecil.
Akhir pekan lalu Wapres Jusuf Kalla kembali menuntut kebijakan menjual gas murah harus diusut Panitia Angket DPR.
Megawati yang ketika itu menjadi presiden dinilai layak dimintai keterangan. Desakan itu disambut Panitia Angket DPR yang menyatakan membuka kemungkinan memanggil Megawati bila audit BPK menemukan kerugian negara. [rm/min]
|
