Kebijakan tersebut diambil Ketua DPRD Takalar, Napsah Baso dalam rapat panitia musyawarah Selasa 1 Juli lalu. Setiap anggota dewan tanpa kecuali dilarang ke luar daerah/provinsi selama enam bulan tersisa.

Namun larangan itu tak diterima baik sebagian anggota dewan. Aturan yang dikeluarkan pimpinan dewan itu dianggap tidak adil lantaran semenjak diberlakukan masih ada anggota dewan tertentu yang ke luar provinsi termasuk Ketua DPRD sendiri.

Protes terhadap larangan itu dilontarkan dua anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (FPDK), Gangga Ra'ga dan Muh Tahir Dg Ewa. Keduanya secara tegas menyatakan menolak larangan itu karena tidak adil.

"Kenapa saya tolak, karena masih ada rekan-rekan anggota dewan yang tetap ke Jakarta meski dilarang. Malahan Ketua DPRD (Napsah Baso, red) juga ke Jakarta sejak Kamis 3 Juli. Padahal larangan itu dikeluarkan oleh ketua," sesal Gangga ditemui di Gedung DPRD Takalar, Jumat 4 Juli.

Keluhan serupa dilontarkan Tahir Ewa. Menurutnya, mestinya ketua dan anggota dewan lainnya konsisten dan mematuhi larangan tersebut. Tapi nyatanya, kata dia, belum sepekan diberlakukan justru dilanggar termasuk oleh ketua sendiri.

Informasi yang diperoleh Fajar, larangan itu diberlakukan lantaran anggaran perjalanan dinas DPRD Takalar untuk 2008 ini sebesar Rp960 juta sudah habis. Setiap anggota dewan mendapatkan anggaran sebesar Rp8 juta untuk sekali jalan. Jatahnya dalam setahun, setiap anggota DPRD melakukan empat kali perjalanan dinas ke luar provinsi.

Pemegang Kas DPRD Takalar, Abbas Tarra tak menampik fakta tersebut. Namun Abbas enggan menyebutkan berapa total anggaran perjalanan dinas yang dihabiskan anggota dewan. Dia malah menyarankan bertanya ke Sekretaris DPRD, Hj Faridah.

Hanya saja Faridah tidak berada di tempat karena mendampingi Ketua DPRD Takalar, Napsah Baso ke Jakarta. Hingga siang kemarin, ponsel keduanya sulit dihubungi. Berkali-kali Fajar menghubungi ponsel keduanya namun tidak aktif. (jpnn/ram)